BANDUNG, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bukan sekadar formalitas administratif, melainkan wujud komitmen moral dan sosial pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat secara adil dan merata.
Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penerapan SPM Daerah, saat membuka Rapat Evaluasi Capaian SPM Triwulan II Tahun 2025 dan Sosialisasi Keputusan Wali Kota tentang Tim Penerapan SPM, Kamis (7/8/2025) di Hotel California, Jalan Wastukancana.
“SPM harus menjadi rujukan utama dalam perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pembangunan. Ini bukan hanya soal kewajiban, tapi bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” ujar Iskandar, yang akrab disapa Zul.
Instruksi Strategis Sekda
Dalam kesempatan tersebut, Zul menginstruksikan sejumlah langkah strategis kepada perangkat daerah. Ia meminta:
-
Inspektorat Daerah agar memasukkan evaluasi SPM dalam agenda pengawasan rutin dan memastikan tindak lanjut atas setiap rekomendasi.
-
Bapperida diminta mengintegrasikan indikator SPM ke dalam RPJMD, Renstra, dan RKPD.
-
Disdukcapil harus menjamin akurasi dan pembaruan data kependudukan, sebagai dasar dari semua perencanaan pelayanan dasar.
-
Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyiapkan dokumen rencana aksi, melaporkan secara rutin melalui sistem e-SPM, serta meningkatkan inovasi, SDM, dan sarana pendukung lainnya.
“Penerapan SPM adalah kerja kolaboratif. Semua unsur, mulai dari pengawasan, perencanaan, keuangan, informasi, hingga kependudukan, harus bergerak sinergis demi pelayanan publik yang cepat, akurat, inklusif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Sementara itu, Plt. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Bandung, Suhardi, menyebut kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap regulasi SPM sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor.
“Kita ingin menyusun langkah-langkah percepatan pencapaian indikator SPM. Tapi memang, masih ada tantangan seperti kurangnya koordinasi antarperangkat daerah, keterbatasan anggaran, dan belum optimalnya integrasi data dan pelaporan,” ungkap Suhardi.
Harapan Menuju Layanan yang Lebih Baik
Dengan adanya evaluasi dan sosialisasi ini, Pemkot Bandung berharap penyelenggaraan pelayanan dasar semakin efektif, terintegrasi, dan berorientasi hasil. Target utamanya adalah agar manfaat dari pelayanan publik benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Bandung, tanpa terkecuali.
