Bandung, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong perluasan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Alsintan dan Kredit Industri Padat Karya (KIPK). Program ini diharapkan memperkuat sektor pertanian dan UMKM sebagai penopang utama perekonomian daerah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Program Kredit Usaha Alsintan dan KIPK di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jabar, Rabu (20/8/2025).
“Negara hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pembiayaan yang adil dan menguntungkan. Kredit Alsintan dan KIPK ini bukan hanya soal permodalan, tetapi juga wujud keberpihakan pemerintah kepada petani, UMKM, dan pelaku industri yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” ujar Herman.
Menurut Herman, skema pembiayaan yang inklusif akan memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Dukungan permodalan di sektor pertanian dan industri padat karya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
“Akses pembiayaan yang sehat dan mudah akan mempercepat pertumbuhan sektor pertanian di Jabar. Dengan begitu, ekonomi daerah bisa lebih resilien dan masyarakat semakin sejahtera,” katanya.
BI Jabar bersama Pemprov Jabar juga berkomitmen memperluas sosialisasi program ini agar masyarakat benar-benar dapat memanfaatkannya. Herman menegaskan, pemerintah daerah akan mendukung penuh setiap langkah konkret untuk memastikan manfaat kredit tersebut sampai ke masyarakat.
“FGD ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendukung penuh agar akses kredit ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Herman.
Dengan adanya kolaborasi antara BI, Pemprov Jabar, perbankan, dan pelaku usaha, program Kredit Alsintan dan KIPK diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Jawa Barat.
