Faktaindonesianews.com, Bandung – Pemerintah Kota Bandung terus mempercepat perbaikan infrastruktur jalan demi menciptakan wajah kota yang lebih nyaman sekaligus indah dipandang. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen menghadirkan layanan publik yang optimal bagi masyarakat, seiring meningkatnya mobilitas dan kebutuhan warga terhadap akses jalan yang layak.
Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung, Dini Dianawati, mengungkapkan bahwa pengelolaan jalan di wilayah Bandung terbagi ke dalam tiga kewenangan, yakni jalan nasional, provinsi, dan kota. Meski terdapat pembagian tanggung jawab tersebut, pihaknya tetap mengedepankan koordinasi lintas instansi, khususnya dalam kondisi darurat yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Bagi warga, semua jalan adalah satu kesatuan layanan. Jadi ketika ada kondisi yang mendesak, kami tetap turun tangan,” ujar Dini dalam sebuah dialog publik, Selasa (14/4/2026).
Pendekatan responsif ini, lanjut Dini, merupakan bagian dari arahan pimpinan daerah agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat oleh batas administratif. Pemerintah berusaha memastikan setiap permasalahan infrastruktur dapat ditangani secara cepat dan tepat sasaran.
Dalam hal kualitas pengerjaan, DSDABM menegaskan bahwa setiap proyek infrastruktur diawasi secara ketat. Pengawasan melibatkan konsultan profesional yang bekerja berdasarkan kontrak resmi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tidak hanya itu, hasil pekerjaan juga akan melalui pemeriksaan lanjutan oleh inspektorat hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Tidak ada proyek yang dibiarkan tanpa evaluasi. Semua diawasi dari awal hingga akhir,” tegasnya.
Jika ditemukan pelanggaran atau hasil pekerjaan yang tidak sesuai standar, mekanisme sanksi akan diterapkan secara tegas. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas pembangunan sekaligus memastikan anggaran digunakan secara efektif.
Dini juga menyoroti faktor utama yang memengaruhi kerusakan jalan di Bandung. Menurutnya, selain usia jalan yang rata-rata mencapai lima tahun untuk jenis hotmix, sistem drainase yang belum optimal sering menjadi penyebab utama kerusakan.
“Genangan air bisa merusak struktur jalan dari bawah. Jadi perbaikan tidak cukup hanya di permukaan, tetapi juga harus menyentuh sistem drainase,” jelasnya.
Berdasarkan data terbaru, tingkat kemantapan jalan di Kota Bandung telah mencapai lebih dari 90 persen. Artinya, sebagian besar ruas jalan berada dalam kondisi baik, meskipun perawatan rutin tetap menjadi kebutuhan utama agar kualitasnya terjaga.
Selain fokus pada perbaikan, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas publik. Program beautifikasi kota yang tengah digencarkan diharapkan tidak hanya mempercantik tampilan kota, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dari warga.
“Ini milik kita bersama, mari kita jaga. Jangan sampai fasilitas umum dirusak atau diambil,” imbau Dini.
Sebagai bentuk keterbukaan, masyarakat juga dapat melaporkan kerusakan jalan atau fasilitas umum melalui kanal resmi maupun media sosial DSDABM. Partisipasi publik dinilai penting dalam mempercepat penanganan berbagai permasalahan di lapangan.
Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, upaya mewujudkan visi “Bandung Utama” terus dikejar. Tidak hanya berfungsi sebagai akses transportasi, infrastruktur jalan kini juga diarahkan untuk mendukung estetika kota yang lebih modern dan nyaman.
