BANDUNG, Faktaindonesianews – Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hal ini ditegaskan Bupati Bogor Rudy Susmanto saat menghadiri Coaching Clinic Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Barat di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (15/4/2025).
Acara yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini dihadiri Gubernur Jawa Barat, para Bupati dan Wali Kota, serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Fokus kegiatan ini adalah penguatan manajemen ASN melalui sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum, demi menciptakan pelayanan publik yang optimal serta bebas dari jeratan hukum.
“Kegiatan hari ini adalah bentuk koordinasi antara para kepala daerah di Jawa Barat dengan Gubernur dan SKPD masing-masing. Kami juga menandatangani MoU dengan Kejaksaan sebagai komitmen bersama untuk menangani permasalahan hukum, khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” ujar Rudy Susmanto dalam sambutannya.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, khususnya terkait penanganan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Tak hanya itu, juga disepakati komitmen bersama antara pemerintah provinsi, seluruh pemerintah kabupaten/kota, dan kejaksaan negeri se-Jawa Barat.
Rudy memastikan langkah ini tak berhenti di level provinsi. Ia berkomitmen melanjutkan inisiatif tersebut di tingkat Kabupaten Bogor.
“Kami akan menyusun kerja sama serupa antara Pemerintah Kabupaten Bogor, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, dan SKPD terkait, guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tambahnya.
Lebih jauh, Rudy menyebut kegiatan ini sebagai upaya nyata dalam menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, serta bekerja sesuai prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
“Komitmen ini penting agar pelayanan publik tidak hanya cepat dan responsif, tetapi juga taat hukum dan etis,” tegasnya.
Kegiatan Coaching Clinic ini menjadi langkah konkret memperkuat pondasi birokrasi yang sehat dan responsif terhadap dinamika pelayanan publik di Jawa Barat.
