BOGOR, Faktaindonesianews – Pemerintah Kabupaten Bogor mulai menindaklanjuti tiga Instruksi Presiden (Inpres) terbaru yang berkaitan dengan percepatan swasembada pangan nasional. Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, di Ruang Rapat Wakil Bupati, Cibinong, Selasa (15/4/2025).
Tiga Inpres tersebut mencakup percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, penguatan peran penyuluh pertanian, serta pengelolaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Ketiganya menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Instruksi kepada daerah antara lain menyediakan dukungan program, anggaran, perizinan, lahan siap bangun, serta penguatan kelembagaan irigasi. Pemerintah daerah juga harus menerima hasil kegiatan pusat dan melakukan operasi serta pemeliharaan jaringan irigasi setelah serah terima,” tegas Jaro Ade, menanggapi Inpres Nomor 2 Tahun 2025.
Selain itu, Inpres Nomor 3 Tahun 2025 menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas lembaga dalam memperkuat peran penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pencapaian swasembada pangan.
“Pemkab Bogor diminta menyiapkan data serta memfasilitasi pengalihan ASN penyuluh pertanian dari pemerintah daerah ke Kementerian Pertanian. Juga menugaskan mereka untuk mendukung swasembada, membina kelembagaan petani, memperkuat balai penyuluhan, serta memperbarui data pertanian bersama kementerian,” jelas Jaro.
Sementara itu, Inpres Nomor 6 Tahun 2025 mendorong daerah untuk aktif mendukung sistem pengadaan dan distribusi beras nasional.
“Ini dalam rangka memperkuat Cadangan Beras Pemerintah demi menjaga ketahanan pangan nasional dan meningkatkan pendapatan petani,” ujar Jaro Ade. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Forkopimda dalam pelaksanaan tugas ini.
Dengan strategi yang terkoordinasi dan implementasi konkret di lapangan, Pemkab Bogor optimistis mampu mendukung target swasembada pangan nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat.
