Jakarta, Faktaindonesianews.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menurunkan biaya haji dan mempercepat waktu tunggu keberangkatan jemaah Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi penyelenggaraan haji dan memberikan keadilan bagi seluruh calon jemaah di Tanah Air.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (20/10), Presiden Prabowo menyampaikan arahannya secara tegas kepada Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf agar melakukan kajian menyeluruh terhadap pembiayaan haji.
“Saya minta biaya haji harus terus turun. Bisa dengan efisiensi, bisa dengan pelaksanaan yang bersih,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden juga menyoroti lamanya waktu tunggu keberangkatan haji yang saat ini rata-rata mencapai 40 tahun. Ia menargetkan agar waktu tunggu tersebut dapat dipangkas menjadi 26 tahun ke depan.
Menurutnya, hal ini bisa dicapai dengan manajemen penyelenggaraan haji yang lebih efektif dan penggunaan dana yang transparan.
“Kita harus bekerja keras agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama untuk berangkat haji. Saya yakin bisa tercapai,” tegasnya.
Kementerian Haji dan Umrah Jadi Kunci Efisiensi
Presiden Prabowo juga menjelaskan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan langkah strategis yang didorong langsung oleh Pemerintah Arab Saudi. Ia menuturkan, Arab Saudi menilai urusan haji sebaiknya ditangani oleh pejabat setingkat menteri agar koordinasi antarnegara berjalan lebih cepat dan efektif.
“Pemerintah Arab Saudi bilang, urusan haji mereka setingkat menteri, jadi mereka ingin berbicara langsung dengan pejabat setara. Karena itu kita menyesuaikan,” ungkap Prabowo.
Dengan adanya kementerian baru tersebut, pemerintah Indonesia memiliki struktur yang lebih kuat dalam menjalin kerja sama teknis dan diplomatik dengan Arab Saudi, terutama untuk memperbaiki sistem kuota dan efisiensi biaya haji.
Peluang Membangun Kampung Indonesia di Mekah
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengungkapkan kabar menggembirakan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pemerintah Arab Saudi mengizinkan negara asing membeli lahan di Tanah Suci. Langkah ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk membangun Kampung Indonesia di Mekah.
“Pemerintah Arab Saudi sudah setuju rencana kita membangun Kampung Indonesia di Mekah. Bahkan mereka menawarkan beberapa lahan strategis yang tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram,” ujar Presiden Prabowo.
Meski begitu, pembelian lahan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka bersama sekitar 90 entitas lain dari berbagai negara. Presiden berharap, proses ini berjalan lancar dan Indonesia bisa memenangkan hak pengelolaan lahan tersebut.
“Mudah-mudahan Menteri Agama bisa memimpin doa khusus agar niat baik ini dikabulkan,” tambahnya dengan nada optimistis.
