Faktaindonesianews.com, Bandung – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempersiapkan diri secara maksimal menghadapi agenda penting pemerintah daerah, yakni pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PJP) Tahun Anggaran 2025 dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun anggaran berikutnya.
Arahan tersebut disampaikan Iskandar saat memimpin Apel Mulai Bekerja yang digelar di Plaza Balai Kota Bandung, Senin, 13 Juli 2026. Menurutnya, kesiapan setiap perangkat daerah akan menjadi faktor penting dalam memastikan proses evaluasi program serta perencanaan pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
OPD Diminta Mengirim Perwakilan yang Menguasai Materi
Dalam kesempatan tersebut, Iskandar mengungkapkan bahwa selama pekan ini sejumlah perangkat daerah dijadwalkan mengikuti rapat pembahasan PJP Tahun Anggaran 2025. Forum tersebut menjadi bagian dari mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan Pemerintah Kota Bandung sepanjang tahun anggaran 2025.
Karena itu, ia menegaskan agar setiap dinas maupun badan mengirimkan perwakilan yang benar-benar memahami substansi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
“Saya harapkan yang hadir dari dinas atau badan adalah perwakilan yang benar-benar memahami substansi kegiatan. PJP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2025,” ujar Iskandar Zulkarnain.
Menurutnya, kehadiran pejabat yang menguasai data dan rincian pelaksanaan program akan mempercepat proses pembahasan sekaligus menghasilkan evaluasi yang lebih akurat.
PJP Jadi Evaluasi Pelaksanaan Program Pemerintah
Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PJP) tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas program yang telah dilaksanakan.
Melalui forum tersebut, berbagai capaian, kendala, serta realisasi kegiatan akan dibahas secara rinci sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya. Oleh sebab itu, data yang disampaikan oleh masing-masing OPD harus lengkap, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Persiapan RKPD Harus Disusun Lebih Detail
Selain membahas PJP, Iskandar juga meminta seluruh OPD mulai mempersiapkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah usulan anggaran yang diajukan sebelumnya masih mengacu pada pagu indikatif awal, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil setiap perangkat daerah.
“Saya memahami beberapa dinas atau badan mungkin merasa anggaran yang tersedia masih kurang untuk mendukung pelaksanaan program. Karena itu, pada pembahasan RKPD nanti detail kebutuhan dan kegiatan harus disampaikan secara lengkap,” katanya.
Dengan penyampaian kebutuhan yang lebih rinci, pemerintah berharap proses penyusunan anggaran dapat lebih tepat sasaran dan mampu mendukung pelaksanaan program prioritas Kota Bandung.
Masukan OPD Jadi Bahan Penyusunan Program Pembangunan
Iskandar mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima berbagai surat, usulan, serta masukan dari sejumlah perangkat daerah terkait rincian program yang akan diusulkan dalam pembahasan RKPD.
Seluruh dokumen tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun arah pembangunan Kota Bandung pada tahun mendatang. Oleh karena itu, setiap OPD diminta terus menyempurnakan dokumen pendukung agar seluruh usulan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
Perencanaan Harus Selaras dengan Kebutuhan Masyarakat
Sekda Bandung menegaskan bahwa penyusunan RKPD bukan sekadar proses penyusunan anggaran, tetapi juga menjadi momentum untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia meminta seluruh perangkat daerah menyiapkan data, dokumen, serta argumentasi yang kuat sehingga pembahasan dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung bagi pelayanan publik.
“Mohon semuanya dipersiapkan dengan baik. Pembahasan RKPD menjadi momentum penting untuk memastikan program-program prioritas dapat terakomodasi secara optimal,” ujarnya.
