Kota Bandung, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Forum yang dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, di Kantor Bappeda Jabar, Kota Bandung, Selasa (18/3/2025), dihadiri oleh Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Jawa Barat serta perwakilan DPRD Provinsi Jawa Barat, baik secara langsung maupun daring.
Dalam sambutannya, Herman menenkankan penyusunan RPJMD harus berlandaskan empat pisau analisis utama, yaitu aspek historis, yuridis, sosiologis, dan strategis. Keempat aspek ini menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan pembangunan lima tahun ke depan guna menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi terdepan di Indonesia.
Herman mengatakan RPJMD harus berlandaskan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang RPJPD Jawa Barat.
“Kita negara hukum. RPJMD harus berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran,” jelasnya.
Pemdaprov Jabar telah memulai mekanisme pergeseran anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan elektrifikasi agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa RPJMD 2025-2029 harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi berbagai tantangan sosial yang ada di Jawa Barat.
“RPJMD 2025-2029 dirancang untuk menjawab berbagai tantangan sosial dengan program-program yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat Jawa Barat,” ujarnya.
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, Pemdaprov Jabar telah mengalokasikan anggaran melalui berbagai program yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
