Jakarta, Faktaindonesianews.com — Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini sudah tidak lagi masuk kategori negara demokrasi elektoral, melainkan otoritarianisme elektoral.
Penilaian itu, kata Usman, merujuk pada laporan V-Dem Institute (Varieties of Democracy) yang dirilis pada Februari 2025 lalu. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Indonesia mengalami penurunan kualitas demokrasi secara signifikan, terutama dalam aspek kebebasan sipil dan akuntabilitas politik.
“Dalam laporan Varieties of Democracy tahun ini, Indonesia sudah tidak lagi tergolong sebagai demokrasi elektoral, tetapi otoritarianisme elektoral,” ujar Usman Hamid dalam keterangannya, Senin (20/10/2025) malam.
Menurut Usman, meski Indonesia tetap melaksanakan pemilu, namun sistem politik yang ada sudah tidak lagi mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati. Ia menyoroti lemahnya penegakan hukum dalam kasus unjuk rasa 25–31 Agustus 2025 yang menyebabkan korban jiwa, tetapi hingga kini belum ada investigasi yang transparan dan tuntas.
“Kepolisian tidak melakukan investigasi, pemerintah pun diam. Enam lembaga hak asasi manusia sudah rapat di DPR, tapi tidak ada hasil apa pun,” tegas mantan Koordinator KontraS itu.
Kritik terhadap Fungsi Pengawasan DPR
Usman juga menyoroti disfungsi pengawasan DPR yang dinilainya tidak maksimal menjalankan peran check and balances. Ia menyebut Komisi III DPR tidak pernah memanggil Kapolri untuk meminta pertanggungjawaban atas insiden tersebut, begitu pula Komisi I yang dinilai belum menindaklanjuti dugaan keterlibatan aparat militer dalam aksi demonstrasi itu.
“Ada disfungsi dalam sistem pengawasan dan keseimbangan antara lembaga legislatif dan eksekutif,” kata Usman.
Menanggapi hal itu, Anggota DPR Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR tetap berjalan, termasuk dalam isu-isu penegakan hukum dan hak asasi manusia.
“Kontrol di DPR tetap berjalan. Teman-teman di komisi juga kritis terhadap pemerintahan. Hanya saja, ini memang masa transisi yang memerlukan penyesuaian,” kata Wihadi.
Menurutnya, setahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran masih menjadi periode adaptasi terhadap struktur baru kabinet dan sistem pemerintahan. Ia optimistis, ke depan DPR dan pemerintah akan bekerja lebih efektif.
Survei Celios: Kinerja Pemerintah Belum Memenuhi Ekspektasi Publik
Sementara itu, survei terbaru Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan bahwa setahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik.
Hasil survei tersebut menempatkan kinerja kabinet dengan skor 3 dari 10, turun dari angka 5 pada survei 100 hari pertama pemerintahan.
Peneliti Hukum Celios, Muhammad Saleh, menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat merasa belum ada perubahan nyata dari berbagai program pemerintah.
Sebanyak 45 persen responden menyebut kondisi ekonomi rumah tangganya stagnan, 27 persen merasa lebih buruk, dan hanya 28 persen yang merasa lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, 75 persen publik menilai penegakan hukum masih buruk, dan 91 persen menilai komunikasi kebijakan pemerintah belum efektif.
Prabowo Akui Tantangan, tapi Catat Rekor Penurunan Kemiskinan
Di sisi lain, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10/2025), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintahannya berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 8,47 persen per Maret 2025 — angka terendah sepanjang sejarah Indonesia.
“Kita bersyukur angka kemiskinan turun ke 8,47 persen. Ini catatan terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia,” kata Prabowo di hadapan para menteri dan pimpinan lembaga negara.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga turun menjadi 4,67 persen per Februari 2025. Namun, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berpuas diri, karena angka tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 287 juta jiwa.
“Kita tidak boleh puas. Angka 4,67 persen itu masih besar. Pemerintah akan terus bekerja keras untuk menurunkannya,” tegasnya.
