BANDUNG, Faktaindonesianews.com — Pemerintah Kota Bandung bergerak cepat menanggapi musibah ledakan gas LPG yang terjadi di RT 02 RW 06, Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong, Selasa (5/8/2025).
Ledakan tersebut merusak sejumlah rumah warga, termasuk rumah kontrakan, dan membuat beberapa keluarga kehilangan tempat tinggal.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, langsung turun ke lokasi kejadian untuk meninjau kerusakan dan memberikan bantuan darurat.
Ia memastikan bahwa Pemkot Bandung akan segera menangani dampak musibah, termasuk perbaikan rumah dan pemenuhan kebutuhan korban.
“KTP, KK, semua dokumen bisa diurus ulang. Jangan khawatir. Kita bantu semua prosesnya. Terpenting sekarang ibu dan bapak semua selamat,” kata Erwin, memberikan dukungan kepada warga terdampak.
Dalam dialog langsung bersama warga, Erwin juga menyampaikan komitmen pribadinya untuk membantu biaya tempat tinggal sementara.
“Saya bantu biaya kontrak Rp500 ribu untuk korban yang terdampak. Insyaallah pembangunan kembali rumah yang rusak bisa selesai dalam waktu sebulan. Jadi, ini hanya sementara,” ujarnya.
Ia telah menginstruksikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) untuk mempercepat pembangunan rumah-rumah yang terdampak. Rumah kontrakan tetangga yang ikut terkena imbas juga akan diperbaiki.
“Solusi pertama, kita bangun ulang rumah yang terdampak. Kedua, dokumen-dokumen yang hilang akan difasilitasi untuk diterbitkan ulang. Ketiga, kebutuhan harian seperti bahan makanan, mie instan, dan beras sudah mulai kita distribusikan,” jelas Erwin.
Selain bantuan fisik, edukasi keselamatan juga menjadi perhatian. Erwin mengimbau warga lebih waspada terhadap penggunaan tabung gas LPG 3 kilogram, khususnya dalam hal perawatan regulator dan selang gas.
“Kalau regulator sudah rusak atau kendor, jangan dipaksakan dipakai. Langsung ganti. Kalau tidak mampu beli, bilang saja ke saya, nanti kita bantu,” tegasnya. “Harga regulator itu murah, tapi kalau dibiarkan rusak bisa bahaya.”
Dalam kunjungan tersebut, Erwin didampingi perwakilan dari Dinas Sosial (Dinsos), DPKP, Dinas Kesehatan, lurah setempat, serta tokoh RW dan kecamatan.
“Kami tidak bekerja secara ego sektoral, tapi mengedepankan kolaborasi dan gotong royong. Ini bukan sekadar bantuan satu instansi, tapi kerja bersama,” ujarnya.
