Jakarta, Faktaindonesianews.com – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Usman Husin, melayangkan kritik keras kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam rapat kerja yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12). Desakan itu muncul setelah rangkaian banjir dan longsor melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh, yang menurut Usman, menjadi bukti lemahnya pengelolaan kehutanan di era kepemimpinan Raja Juli.
Dalam forum tersebut, Usman menegaskan bahwa Menteri Kehutanan mestinya memiliki kompetensi khusus untuk menangani persoalan kerusakan lingkungan yang semakin kompleks. Ia bahkan meminta Raja Juli mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya jika tidak mampu menjalankan tugasnya. “Kalau Pak Menteri tidak mampu, lebih baik mundur. Pak Menteri tidak paham tentang kehutanan,” ujar Usman.
Ia menilai bahwa kerusakan hutan tidak bisa diselesaikan hanya dengan retorika politik atau melempar kesalahan kepada pemerintah sebelumnya. Menurutnya, setiap kerusakan yang terjadi merupakan tanggung jawab penuh pejabat yang saat ini sedang menjabat. Usman menekankan bahwa proses pemulihan hutan tidak bisa berlangsung cepat. “Pohon berdiameter dua meter tidak bisa tumbuh dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri hari ini, bukan pemerintah terdahulu,” tegasnya.
Usman juga menyinggung sejumlah pernyataan Raja Juli yang dinilai tidak konsisten. Ia mengungkap bahwa pada Oktober lalu, sang Menteri mengeluhkan persoalan izin pengelolaan hutan di Tapanuli Selatan. Saat itu, ia dan Bupati setempat sepakat agar izin tersebut tidak diberikan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. “Ternyata tanggal 20 November izinnya keluar. Berarti apa yang disampaikan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang diambil. Seolah-olah kami ini bisa diakali,” tutur Usman.
Respons Raja Juli: Siap Dievaluasi Presiden
Menanggapi tekanan tersebut, Raja Juli Antoni menegaskan bahwa posisinya sebagai Menteri sepenuhnya berada di bawah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan siap untuk dievaluasi kapan pun apabila Presiden menilai perlu adanya pergantian. “Saya siap dievaluasi. Kekuasaan itu milik Allah, dan Presiden yang menentukan,” katanya usai rapat.
Meski dihujani kritik, Raja Juli membantah tudingan bahwa dirinya menerbitkan izin baru untuk penebangan hutan. Ia menegaskan tidak pernah mengeluarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) penebangan selama menjabat. Sebaliknya, ia mengaku justru menerbitkan PBPH yang berfokus pada jasa lingkungan dan restorasi ekosistem.
“Selama setahun saya menjabat, tidak ada satu pun PBPH penebangan baru yang saya keluarkan. Yang saya terbitkan adalah PBPH untuk restorasi ekosistem,” jelasnya.
