BANDUNG, Faktaindonesianews.com – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja untuk menciptakan hubungan industrial yang inklusif, adil, dan berbasis hukum.
Pesan itu ia sampaikan saat Pembinaan Anggota PUK dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Kota Bandung di Hotel Santika Pasir Koja, Selasa (12/8/2025).
Menurut Farhan, hubungan industrial yang sehat hanya terwujud jika semua pihak menjaga keseimbangan kepentingan. Ia mendorong adanya dialog rutin untuk membahas pengupahan, regulasi, dan dinamika industri.
“Dialog di antara kita tidak boleh berhenti. Harus berulang dan rutin, meski melelahkan. Setiap hasil dialog harus dicatat agar tidak ada pihak yang mengingkari komitmen,” kata Farhan.
Farhan menekankan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Ia menyebut perlu kerja sama solid dengan serikat pekerja dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat sekaligus menjamin kesejahteraan pekerja.
“Pengusaha harus dibuat nyaman, diberi insentif, kepastian hukum, dan kepastian berusaha. Tapi pada saat yang sama, mereka juga harus memberikan kesejahteraan yang layak bagi pekerja,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian kebijakan pemerintah pusat dan provinsi sesuai dengan karakter sektor industri di Kota Bandung.
Farhan mencontohkan, kepentingan industri otomotif tentu berbeda dengan tekstil atau pariwisata, sehingga penerapan aturan harus spesifik agar efektif.
Farhan mengungkapkan, Pemkot Bandung kini tengah berupaya menjaga pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memastikan dunia usaha tetap bertahan di tengah tantangan ekonomi.
“Kalau bisnis mati, bukan hanya pajak yang hilang, tapi juga lapangan pekerjaan. Maka kita harus jaga agar usaha tetap berjalan,” ujarnya.
Ia berharap, pertemuan tersebut dapat memperkuat sinergi pemerintah, pekerja, dan pengusaha demi terciptanya hubungan industrial yang kondusif di Kota Bandung.
“Dengan kolaborasi, kita bisa membangun hubungan industrial yang inklusif, adil, dan berdasarkan hukum,” tutur Farhan.
