Bandung, Faktaindonesianews.com – Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Faisal Malik Hendropriyono mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) dengan mencontoh praktik baik yang telah dijalankan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Banyumas dinilai berhasil membangun sistem pengelolaan sampah yang berjalan utuh dari hulu hingga hilir.
Dorongan tersebut disampaikan Diaz saat menghadiri Launching RDF dan Recycling Center Kabupaten Banyumas di TPST dan RDF Center Sokaraja, Selasa, 3 Februari 2026. Acara itu turut dihadiri Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, jajaran Dinas Lingkungan Hidup, serta sejumlah camat.
Diaz menilai keberhasilan Banyumas tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur, melainkan memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan berkelanjutan, termasuk kepastian penyerapan RDF oleh sektor industri.
“Apa yang dilakukan Banyumas ini bisa menjadi barometer nasional. Ini juga menjadi pembelajaran penting bagi daerah lain, termasuk Kota Bandung,” ujar Diaz.
Menurut Diaz, kepastian off taker RDF menjadi kunci utama agar fasilitas pengolahan tidak mangkrak. Ia menyinggung sejumlah proyek RDF di daerah lain yang tidak berjalan optimal karena tidak memiliki jaminan penyerapan hasil olahan.
“Kita belajar dari pengalaman Lulut Nambo Bogor dan Rorotan Jakarta. Tanpa kepastian penyerapan RDF, fasilitas tidak akan berjalan optimal. Ini yang perlu diperhatikan serius oleh daerah-daerah, termasuk Bandung,” ungkapnya.
Diaz memaparkan kondisi nasional pengelolaan sampah yang masih menghadapi tantangan besar. Dari sekitar 4.494 TPS 3R di Indonesia, sekitar 35 persen tidak aktif, sementara banyak TPST belum beroperasi secara maksimal. Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup mendorong reaktivasi fasilitas sekaligus penguatan manajemen pengelolaan sampah.
“Paradigma kumpul, angkut, buang sudah tidak bisa lagi. Banyumas membuktikan bahwa pengelolaan sampah bisa dijalankan dengan benar,” ucap Diaz.
Ia juga mengungkapkan, tingkat pengelolaan sampah di Banyumas telah mencapai 77 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang masih berada di kisaran 25 persen. Capaian tersebut dinilai sebagai indikator sistem yang efektif, konsisten, dan berkelanjutan.
Selain aspek teknis, Diaz mengapresiasi keberhasilan Banyumas memperoleh hibah United Nations Capital Development Fund (UNCDF) senilai USD 150.000, satu-satunya daerah di Indonesia yang menerima hibah tersebut. Menurutnya, pencapaian itu menunjukkan kuatnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor, meski dengan alokasi APBD yang relatif terbatas.
“Masalah sampah ini bukan hanya soal kebersihan, tapi soal kesehatan dan keberlanjutan hidup. Karena itu, perlu kerja nyata dan konsisten dari semua pihak,” pungkas Diaz.
Menanggapi dorongan tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan komitmen Pemkot Bandung untuk menjadikan Banyumas sebagai referensi penting dalam memperkuat kebijakan pengelolaan sampah perkotaan.
Farhan menilai keberhasilan Banyumas terletak pada rasio pengolahan sampah yang mampu mengimbangi timbulan harian, bukan semata pada besarnya volume fasilitas.
“Saya tidak melihat dari seberapa besar volumenya, tapi dari rasionya. Perbandingan antara timbulan sampah dan yang bisa diolah di Banyumas ini sudah sangat baik,” kata Farhan.
Ia menyebut Pemkot Bandung tengah mendorong sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, termasuk pemanfaatan RDF, dengan menyesuaikan karakter kota besar yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan keterbatasan lahan.
“Kondisi Bandung tentu berbeda, tapi prinsipnya sama. Sistemnya harus berjalan konsisten dan sampah harus benar-benar selesai diolah,” ujarnya.
Dengan pembelajaran dari Banyumas dan dukungan pemerintah pusat, Pemkot Bandung menargetkan pengelolaan sampah berbasis RDF dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menjawab persoalan sampah perkotaan secara berkelanjutan.
