Faktaindonesianews.com, Jakarta – Pemerintah pusat resmi menerapkan kebijakan Work from Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan yang diumumkan pada Selasa (31/3) ini bertujuan untuk menekan konsumsi energi nasional di tengah dinamika konflik global, termasuk dampak ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Namun, keputusan memilih hari Jumat sebagai waktu pelaksanaan WFH justru menuai sorotan dari kalangan legislatif. Sejumlah anggota DPR RI mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut, khususnya dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevry Sitorus, mengaku heran dengan pilihan hari Jumat. Ia menilai, kebijakan tersebut berpotensi tidak optimal dalam mengurangi penggunaan BBM.
“Terus terang saya bingung jika hari Jumat yang dipilih untuk WFH, karena ada potensi bahwa itu tidak akan efektif menekan konsumsi BBM,” ujarnya, Rabu (1/4).
Meski demikian, Deddy menegaskan pihaknya akan tetap memantau implementasi kebijakan tersebut dalam beberapa pekan ke depan. Evaluasi akan dilakukan dengan melihat data konkret seperti grafik konsumsi BBM serta mobilitas masyarakat.
Senada, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Indrajaya, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan WFH. Ia mengingatkan agar ASN tidak menyalahgunakan kebijakan ini untuk kepentingan pribadi.
“Kebijakan WFH ini harus diawasi secara serius. ASN harus betul-betul menjalankan tugasnya dari rumah, bukan justru memanfaatkan waktu tersebut untuk kegiatan lain di luar pekerjaan,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR lainnya dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menilai pemilihan hari Jumat berpotensi menciptakan long weekend yang justru menurunkan produktivitas ASN.
“Pilihan hari ini tidak ideal karena dikhawatirkan akan berubah menjadi long weekend,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah tetap optimistis kebijakan ini memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut potensi penghematan dari kebijakan WFH mencapai Rp6,2 triliun, terutama dari pengurangan kompensasi BBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong pembatasan penggunaan kendaraan dinas serta peningkatan penggunaan transportasi publik sebagai langkah lanjutan dalam menekan konsumsi energi.
Meski menuai kritik, DPR sepakat bahwa kebijakan ini tetap perlu diuji efektivitasnya. Evaluasi berkala dinilai penting untuk memastikan tujuan utama—yakni penghematan energi dan tetap terjaganya produktivitas pelayanan publik—dapat tercapai.
