Jakarta, Faktaindonesianews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan anggaran Rp70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diambil karena sebagian besar dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi tidak terserap hingga akhir tahun 2025.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, penyerapan anggaran belum maksimal karena sejumlah proyek masih dalam proses pembangunan dan verifikasi di lapangan. Pemerintah sendiri sudah menyiapkan dukungan dana besar agar program MBG bisa menjangkau seluruh penerima manfaat di Indonesia.
“Tahun ini BGN menerima alokasi Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total itu, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden karena kemungkinan tidak terserap tahun ini,” kata Dadan dalam keterangan resmi di Bogor, Senin (13/10).
Anggaran 2026 Meningkat Drastis
Meski sebagian dana dikembalikan, BGN justru mendapat kenaikan anggaran signifikan tahun depan. Dadan menyebut, pada 2026 lembaganya akan mengelola Rp268 triliun, menjadikan BGN sebagai institusi dengan anggaran terbesar di kabinet.
Pemerintah juga menyiapkan dana cadangan tambahan sebesar Rp67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN 2026 mencapai Rp335 triliun.
“Dengan jumlah penerima manfaat 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun. Bagi kementerian lain, itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh,” jelasnya.
Kunci Keberhasilan: SDM dan Infrastruktur
Selain soal dana, Dadan menyoroti pentingnya sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur untuk memperlancar program MBG. Pemerintah menugaskan lulusan Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) sebagai tenaga pelaksana di lapangan yang memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap daerah.
“SPPI identik dengan SPPG. Tidak ada satu pun SPPG yang tidak dipimpin oleh SPPI,” tegas Dadan.
Sementara itu, pembangunan gedung SPPG semula dibiayai penuh dari APBN, tetapi karena proses tender lambat, pemerintah membuka kemitraan publik-swasta untuk mempercepat realisasi.
11.504 SPPG Sudah Aktif
Pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu unit SPPG yang membutuhkan dana sekitar Rp60 triliun. Dari alokasi Rp6 triliun untuk membangun 1.542 unit tahun ini, belum satu pun terealisasi lewat tender hingga Agustus lalu.
Namun, berkat partisipasi mitra, kini sudah ada 11.504 SPPG aktif di berbagai wilayah.
“Ini program pertama di dunia di mana mitra menjadi partner langsung Badan Gizi Nasional. Mereka adalah pejuang merah putih yang mempercepat keberhasilan program ini,” ucap Dadan.
Saat ini terdapat 30 ribu mitra terdaftar di portal BGN. Dari jumlah itu, 11.504 telah lolos verifikasi, sementara sisanya masih proses seleksi. BGN menargetkan hingga akhir tahun ini akan berdiri 25.400 SPPG di wilayah aglomerasi dan 6.000 SPPG di daerah terpencil.
