Bekasi, Faktaindonesianews.com – Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menginstruksikan seluruh perangkat daerah dan pihak swasta untuk aktif menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir di 16 kecamatan se-Kabupaten Bekasi. Instruksi ini disampaikan usai dirinya meninjau langsung permukiman warga di Kampung Ranca Iga, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, pada Rabu (5/3/2025).
Setelah diterbitkannya surat keputusan tanggap darurat bencana yang berlaku selama 14 hari, Bupati Bekasi menegaskan pentingnya sinergi semua pihak dalam mempercepat penyaluran bantuan.
“Kami telah menginstruksikan BPBD, Dinas Sosial, dan Baznas untuk segera mendistribusikan bantuan kepada warga terdampak. Selain itu, perangkat daerah harus berperan sebagai liaison officer (LO) di setiap lokasi banjir guna memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran,” ujar Ade Kuswara Kunang.
Banjir Rendam 16 Kecamatan, Ribuan Jiwa Mengungsi
Banjir yang melanda Kabupaten Bekasi telah merendam 24 desa dan kelurahan di 16 kecamatan. Dengan status tanggap darurat yang ditingkatkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat lebih optimal dalam mendistribusikan bantuan sesuai dengan anggaran kebencanaan yang telah disiapkan.
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi per 5 Maret 2025, tercatat 61.648 jiwa dari 16.371 kepala keluarga terdampak banjir, dengan lebih dari 48.000 jiwa mengungsi. Kecamatan terdampak meliputi Cibarusah, Bojongmangu, Cikarang Pusat, Serang Baru, Setu, Cikarang Timur, Cikarang Utara, Cikarang Barat, Tambun Selatan, Cibitung, Kedung Waringin, Sukatani, Tambun Utara, Babelan, dan Sukawangi.
“Kami terus bersinergi dengan TNI-Polri serta para penggiat lingkungan untuk memastikan seluruh bantuan terdistribusi dengan baik. Selain itu, Forkopimda juga telah menggelar rapat guna menetapkan langkah-langkah strategis selama status tanggap darurat ini,” tambahnya.
Pemerintah Fokus pada Dampak Jangka Panjang
Selain langkah tanggap darurat, Bupati Bekasi menegaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan dampak jangka panjang dari bencana ini. Ia menekankan pentingnya analisis dampak lingkungan dalam perencanaan pembangunan agar bencana serupa tidak terulang di masa mendatang.
Saat meninjau lokasi terdampak, Bupati Bekasi juga berdialog dengan warga dan memastikan program 100 hari kepemimpinannya mencakup perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), khususnya bagi warga yang rumahnya rusak akibat banjir. Selain itu, ia menyoroti pentingnya mempertahankan tata ruang lahan pertanian agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang dapat memperparah risiko banjir.
“Status tanggap darurat ini ditetapkan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan warga, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus,” pungkasnya.
Banjir yang melanda Kabupaten Bekasi berdampak luas dengan puluhan ribu warga mengungsi. Pemerintah daerah bergerak cepat dengan menetapkan status tanggap darurat, mengerahkan seluruh perangkat daerah, serta menggandeng pihak swasta dan TNI-Polri guna menyalurkan bantuan. Selain respons cepat, Bupati Bekasi juga menekankan pentingnya pembangunan berbasis lingkungan agar bencana serupa dapat dicegah di masa depan
