Garut, Faktaindonesianews.com — Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menghadiri Rapat Koordinasi Penyaluran Bantuan Pangan dan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) yang digelar secara daring di Command Center Garut, Jumat (21/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Syakur menegaskan bahwa seluruh bantuan yang diberikan pemerintah tidak bersifat permanen, melainkan hanya solusi sementara bagi masyarakat yang sedang membutuhkan.
“Bantuan ini sifatnya sementara, jadi jangan pernah berpikir akan mendapatkannya selamanya. Ini hanya darurat. Ke depan, saya berharap Bapak/Ibu bisa mandiri.” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pemerintah tetap hadir mendukung masyarakat, namun dalam bentuk pemberdayaan, bukan bantuan pasif. Salah satu program yang disorot adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai skema pembiayaan untuk membantu masyarakat berwirausaha hingga mampu keluar dari status penerima bantuan.
Selain memberikan motivasi, Bupati Syakur juga menyoroti pentingnya pengawasan distribusi bantuan agar tepat sasaran dan bebas penyimpangan.
“Pak Lurah, Pak Kades bantu supaya penyalurannya tidak bermasalah. Jika ada bantuan yang tidak sesuai ketentuan, tolak. Kalau barang tidak sesuai timbangan, jangan diterima,” tegasnya.
Bulog Targetkan Penyaluran Bantuan Beras dan Minyak Goreng untuk 705 Ribu Penerima
Dalam rapat tersebut, Pimpinan Cabang Bulog Ciamis, Johan Wahyudi, memaparkan teknis penyaluran bantuan pangan yang berasal dari penugasan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Johan menyebutkan bahwa total 705.254 penerima di wilayah kerja Bulog Ciamis — termasuk Kabupaten Garut — berhak mendapatkan bantuan dengan basis data dari DTKS Kemensos.
Penyaluran bantuan dilakukan serentak untuk periode Oktober dan November 2025, dengan skema rapel satu kali distribusi. Setiap penerima manfaat akan menerima:
-
20 kg beras (10 kg per bulan × 2 bulan)
-
4 liter minyak goreng Minyak Kita (2 liter per bulan × 2 bulan)
Johan memastikan bahwa mekanisme distribusi akan mengikuti standar pemerintah agar kualitas bantuan tetap terjaga dan tepat sasaran.
