Faktaindonesianews.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) memperkuat upaya pencegahan penularan HIV/AIDS di kalangan mahasiswa. Salah satu langkah yang disiapkan adalah membangun platform komunikasi dan informasi bersama perguruan tinggi untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai perilaku berisiko dan pencegahan HIV.
Wali Kota Bandung sekaligus Ketua KPA Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan hal tersebut seusai Pertemuan Koordinasi Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV (P2HIV) di Perguruan Tinggi, di Auditorium Balai Kota Bandung, Senin (9/11/2026).
Farhan menjelaskan, mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian dalam program pencegahan HIV/AIDS. Berdasarkan data Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti), sekitar 62 persen mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) di Kota Bandung berasal dari luar daerah.
Sebagian besar mahasiswa pendatang tersebut tinggal di rumah kos selama menjalani pendidikan. Kondisi ini mendorong Pemkot Bandung memperkuat edukasi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
“Ini makanya bekerja sama dengan perguruan tinggi. Bersama BNN, kami juga melakukan diskusi untuk membuat platform-platform komunikasi dan informasi tentang pencegahan gaya hidup berisiko yang bisa membawa kepada penularan HIV/AIDS,” ujar Farhan.
Edukasi Mahasiswa Jadi Fokus Pencegahan HIV
Farhan menyebutkan, Kota Bandung diperkirakan memiliki sekitar 90.000 hingga 100.000 tempat kos. Jumlah tersebut membuat pemerintah tidak memungkinkan melakukan pengawasan langsung terhadap setiap lingkungan tempat tinggal mahasiswa satu per satu.
Karena itu, Pemkot Bandung memilih memperkuat pendekatan edukasi dan penyebaran informasi. Melalui platform komunikasi bersama, mahasiswa diharapkan dapat mengakses pengetahuan mengenai faktor risiko penularan HIV/AIDS, cara pencegahan, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan.
Pendekatan ini juga melibatkan perguruan tinggi agar informasi dapat menjangkau mahasiswa secara lebih luas melalui lingkungan pendidikan masing-masing.
Farhan turut mengingatkan masyarakat bahwa skrining HIV/AIDS dilakukan secara sukarela dan hasil pemeriksaannya dijamin kerahasiaannya. Ia berharap masyarakat tidak ragu memanfaatkan layanan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatannya.
“Saya sendiri melakukan skrining tiga bulan sekali, setiap kali saya donor darah,” ungkapnya.
KPA Catat 10.777 Kasus HIV/AIDS di Kota Bandung
Sementara itu, Kepala Sekretariat KPA Kota Bandung, Maya Verasandi, mengungkapkan bahwa data kumulatif mencatat sebanyak 10.777 kasus HIV/AIDS yang telah terkonfirmasi dan tercatat dalam layanan pengobatan di Kota Bandung.
Menurut Maya, bertambahnya kasus yang terdata tidak selalu menunjukkan peningkatan penularan dalam jumlah yang sama. Perluasan skrining juga memungkinkan petugas menemukan kasus yang sebelumnya belum teridentifikasi.
“Fenomena gunung esnya kita cairkan. Tidak akan mungkin diketahui kasusnya kalau tidak ada skrining,” jelas Maya.
Ia menilai pemeriksaan secara sukarela dan berkala menjadi bagian penting dalam upaya menemukan kasus lebih dini. Dengan mengetahui status kesehatan, seseorang dapat segera memperoleh pendampingan dan pengobatan yang sesuai.
Skrining Tersedia di 80 Puskesmas
Saat ini, layanan skrining HIV/AIDS tersedia di 80 puskesmas di Kota Bandung. Sementara itu, layanan pengobatan tersedia di 36 fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit.
Pemerintah juga memberikan subsidi untuk pengobatan menggunakan obat antiretroviral (ARV). Pengobatan tersebut bertujuan menekan jumlah virus dalam tubuh orang dengan HIV (ODHIV).
Maya menjelaskan, deteksi dini yang diikuti pengobatan secara tepat dapat membantu mengendalikan perkembangan virus. Dengan jumlah virus yang terkendali, risiko penularan juga dapat ditekan.
ODHIV yang menjalani pengobatan dan pendampingan secara teratur tetap memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan secara produktif.
