Faktaindonesianews.com, Ciamis – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui program sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Kegiatan bertajuk Gempur Rokok Ilegal tersebut menyasar perangkat desa, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat di enam kecamatan sepanjang 2026.
Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aturan cukai sekaligus memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal. Pemerintah daerah juga ingin membangun kesadaran bahwa peredaran rokok tanpa pita cukai resmi dapat merugikan penerimaan negara dan mengganggu persaingan usaha yang sehat.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis, Ega Anggara, mengatakan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026.
Dana yang berasal dari pemerintah pusat dan disalurkan kepada daerah itu salah satunya diarahkan untuk mendukung kegiatan penegakan hukum di bidang cukai.
“Karena itu, sosialisasi menjadi langkah penting untuk memperluas edukasi mengenai aturan cukai. Pemerintah daerah juga ingin memastikan informasi tersebut menjangkau masyarakat hingga tingkat desa,” katanya kepada Harapanrakyat.com, Senin (9/11/2026).
Enam Kecamatan Jadi Sasaran Sosialisasi Rokok Ilegal
Berdasarkan agenda kegiatan, Pemkab Ciamis merencanakan sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di enam kecamatan selama 2026. Setiap kegiatan melibatkan sekitar 30 peserta dari berbagai unsur masyarakat.
Peserta terdiri dari perangkat desa, kalangan pengusaha, serta tokoh masyarakat. Pelibatan berbagai kelompok tersebut diharapkan dapat memperluas penyebaran informasi mengenai ketentuan cukai hingga lingkungan masyarakat paling bawah.
Dari enam kecamatan yang menjadi sasaran, empat kegiatan telah terlaksana. Sosialisasi pertama berlangsung di Aula Kecamatan Cikoneng pada 9 September 2026.
Selanjutnya, kegiatan digelar di Aula Kecamatan Panjalu pada 14 Oktober 2026. Pemkab Ciamis kemudian melanjutkan sosialisasi di Kecamatan Lakbok pada 22 Oktober 2026 dan Kecamatan Sukamantri pada 29 Oktober 2026.
Sementara itu, dua kegiatan lainnya dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Sosialisasi di Kecamatan Tambaksari direncanakan pada 23 November 2026, kemudian dilanjutkan di Kecamatan Panawangan pada 30 November 2026.
Dengan agenda tersebut, program sosialisasi mencakup enam kecamatan dengan target keseluruhan sebanyak 180 peserta.
Satpol PP dan Bea Cukai Tasikmalaya Berikan Edukasi
Ega menjelaskan, kegiatan sosialisasi menggunakan metode penyampaian materi dan diskusi interaktif. Pemkab Ciamis menghadirkan narasumber dari Satpol PP Kabupaten Ciamis serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tasikmalaya.
Kedua instansi tersebut memberikan penjelasan mengenai ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, termasuk upaya mengenali indikasi peredaran rokok ilegal di lingkungan masyarakat.
“Melalui pemaparan tersebut, peserta diharapkan memahami ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Selain itu, masyarakat juga diharapkan mampu mengenali indikasi peredaran rokok ilegal di lingkungan masing-masing,” harapnya.
Pemkab Ciamis juga mendorong perangkat desa untuk ikut menyampaikan informasi kepada warga. Dengan keterlibatan tersebut, pengawasan peredaran rokok ilegal tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat.
Perkuat Sinergi Pemerintah dan Masyarakat
Menurut Ega, program Gempur Rokok Ilegal memiliki dua sasaran utama. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak peredaran rokok ilegal terhadap perekonomian nasional.
Kedua, memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, Bea Cukai, dan berbagai unsur masyarakat agar pengawasan barang kena cukai berjalan lebih efektif.
Ia menilai kolaborasi tersebut penting karena masyarakat memiliki peran dalam mengenali dan melaporkan indikasi peredaran barang kena cukai ilegal di lingkungan masing-masing.
Pelaksanaan program ini juga berlandaskan sejumlah ketentuan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Selain itu, kegiatan mengacu pada regulasi terkait pengelolaan DBHCHT, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.07/2026 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan DBHCHT, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/MK/BC/2026 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Hukum dalam rangka penggunaan DBHCHT.
Di tingkat daerah, kegiatan tersebut juga mengacu pada Keputusan Bupati Ciamis Nomor 800.1/Kpts.346/TAHUN 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Ciamis.
Seluruh pembiayaan sosialisasi bersumber dari DBHCHT Tahun Anggaran 2026. Dana tersebut digunakan untuk mendukung edukasi masyarakat dan kegiatan penegakan hukum terhadap peredaran barang kena cukai ilegal.
