Faktaindonesianews.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperkuat standar pelayanan Taman Penitipan Anak (TPA) melalui penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwal) Bandung Nomor 35 Tahun 2026 tentang Standar Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Ramah Anak.
Kebijakan tersebut bertujuan memastikan setiap anak memperoleh pengasuhan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan hak-hak dasarnya. Selain itu, keberadaan TPA berkualitas diharapkan dapat membantu orang tua yang bekerja agar tetap merasa tenang ketika menitipkan anak.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan hal tersebut saat Sosialisasi Perwal Nomor 35 Tahun 2026 di Hotel Harris & Conventions Festival Citylink, Senin (9/11/2026).
Farhan menegaskan, penerapan standar bukan bertujuan mempersulit pengelola TPA, melainkan mendorong peningkatan kualitas layanan pengasuhan anak.
“Tujuannya bukan untuk mempersulit. Tujuannya untuk menaikkan kelas,” ujar Farhan.
Standardisasi TPA Utamakan Keselamatan dan Hak Anak
Menurut Farhan, standardisasi perlu diterapkan pada seluruh jenis layanan penitipan anak, baik yang dikelola masyarakat maupun perusahaan.
Ia menilai, kualitas TPA tidak boleh hanya diukur dari kemampuan ekonomi orang tua atau besarnya biaya penitipan. Setiap penyelenggara harus mengutamakan keselamatan, perlindungan, serta kebutuhan tumbuh kembang anak.
Farhan juga menekankan pentingnya komunikasi antara pengelola TPA dan orang tua. Keselarasan pola pengasuhan di tempat penitipan dengan lingkungan keluarga dinilai dapat membantu anak memperoleh perhatian dan pendampingan yang lebih baik.
Selain itu, ia meminta perangkat daerah terkait memastikan layanan TPA berkualitas dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk keluarga dari kelompok ekonomi rentan.
Dengan demikian, standardisasi tidak hanya meningkatkan mutu pengelolaan, tetapi juga membuka kesempatan bagi lebih banyak keluarga untuk mendapatkan layanan pengasuhan yang layak.
Baru 14 dari 71 TPA Memiliki Izin
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, Uum Sumiati, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pendataan terdapat 71 TPA di Kota Bandung.
Namun, dari jumlah tersebut, baru 14 TPA yang telah memiliki izin melalui Dinas Pendidikan. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah untuk mendorong pengelola memenuhi persyaratan legalitas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
Perwal Nomor 35 Tahun 2026 mengatur sejumlah aspek penyelenggaraan TPA, mulai dari standar pengelolaan, sarana dan prasarana, program pengasuhan, tenaga pengasuh, hingga perlindungan anak.
Penilaian TPA Dibagi Menjadi Empat Tingkatan
Dalam penerapannya, Pemkot Bandung menetapkan empat tingkatan penilaian kualitas TPA, yaitu Pratama, Madya, Nindya, dan Utama.
Pengelompokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menilai pemenuhan standar sekaligus mendorong pengelola melakukan perbaikan secara bertahap.
DP3A Kota Bandung akan menjalankan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan TPA. Pemerintah juga mendorong pengelola agar melengkapi legalitas dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.
Melalui pengawasan dan pembinaan, setiap TPA diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan secara berkelanjutan, bukan hanya memenuhi persyaratan administrasi.
