Faktaindonesianews.com, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025. Kasus tersebut turut menyeret nama Arif Kurniawan (AK) yang disebut sebagai salah satu pihak penerima manfaat dari aktivitas perusahaan.
Penetapan tersangka korporasi itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
“Pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi,” ujar Anang.
Menurut Anang, penyidik menemukan dugaan aktivitas penambangan nikel yang tetap berlangsung meskipun Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Bumi Sentosa Jaya telah berakhir pada 2014.
Sebelum menetapkan perusahaan tersebut sebagai tersangka, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah memeriksa sebanyak 38 saksi. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana dalam pengelolaan pertambangan nikel di wilayah Sulawesi Tenggara.
Penyidikan Masih Terus Dikembangkan
Anang menegaskan, penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi tidak menghentikan proses penyidikan. Kejagung masih membuka kemungkinan untuk menetapkan pihak lain apabila penyidik menemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan dan pertanggungjawaban pidana mereka.
“Ke depan, proses penyidikan tetap berlanjut. Bukan tidak mungkin nanti ke depannya kepada pihak-pihak yang menurut penyidik bisa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” jelas Anang.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyidik masih menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki hubungan dengan kegiatan pertambangan maupun memperoleh keuntungan dari aktivitas perusahaan.
Dalam perkara ini, Anang menyebut Arif Kurniawan sebagai salah satu beneficial owner atau pemilik manfaat yang diduga memperoleh keuntungan dari perusahaan terkait.
“Salah satu owner yang memperoleh keuntungan, beneficial owner,” katanya.
Enam Perusahaan Diduga Dikendalikan Arif Kurniawan
Sebelumnya, Kejagung mengungkap enam perusahaan yang disebut berada dalam kendali Arif Kurniawan. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor pertambangan nikel dan memiliki luas wilayah IUP yang berbeda-beda.
Berikut daftar perusahaan beserta luas IUP yang disampaikan Kejagung:
- PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dengan luas IUP 1.030 hektare.
- PT KAA dengan luas IUP 1.036 hektare.
- PT ANI dengan luas IUP 106 hektare.
- PT AMI dengan luas IUP 1.000 hektare.
- PT AMID dengan luas IUP 1.026 hektare.
- PT HJ.
Keenam perusahaan tersebut diduga dikendalikan melalui Holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.
Penyidik masih mendalami hubungan kepemilikan dan pengendalian perusahaan-perusahaan tersebut, termasuk dugaan aliran keuntungan yang diperoleh dari aktivitas pertambangan.
PT BSJ dan PT KAA Diduga Tetap Menambang Setelah IUP Berakhir
Dalam perkembangan penyidikan, Kejagung mengungkap fakta hukum yang mengarah pada dugaan bahwa PT BSJ dan PT KAA tetap menjalankan kegiatan pertambangan setelah izin usaha pertambangan keduanya berakhir.
Kedua perusahaan diduga melanjutkan aktivitas penambangan secara ilegal sejak 2015. Padahal, setelah masa berlaku IUP berakhir, wilayah izin tersebut seharusnya dikembalikan kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyidik juga menemukan dugaan bahwa kedua perusahaan tetap menjalankan kegiatan pertambangan melalui skema suspend setelah IUP berakhir.
Dugaan tersebut menjadi salah satu bagian penting yang didalami Kejagung untuk mengungkap bagaimana aktivitas pertambangan dapat terus berlangsung meskipun izin perusahaan telah habis masa berlakunya.
Kejagung Telusuri Pertanggungjawaban Korporasi
Penetapan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi menandai perkembangan penting dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Penyidik tidak hanya menelusuri aktivitas perusahaan, tetapi juga pihak-pihak yang diduga mengendalikan dan menikmati keuntungan dari kegiatan tersebut.
Kejagung masih melanjutkan pemeriksaan saksi, penelusuran hubungan antarkorporasi, serta pendalaman terhadap dugaan aktivitas pertambangan setelah izin berakhir.
Dengan penyidikan yang terus berkembang, Kejagung diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini, sekaligus memastikan dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel diproses sesuai ketentuan hukum.
