Faktaindonesianews.com, Bandung – DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (11/5/2026).
Rapat tersebut dihadiri Muhammad Farhan, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain, kepala perangkat daerah, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Sidang juga berlangsung secara hybrid melalui teleconference dan Zoom Meeting.
Pimpinan rapat, Edwin Senjaya mengatakan, rekomendasi DPRD merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, penyampaian rekomendasi itu menjadi bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang telah dijalankan Pemerintah Kota Bandung sepanjang tahun anggaran 2025.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menegaskan, pembahasan LKPJ dilakukan dengan mengedepankan prinsip kemitraan, objektivitas, transparansi, dan profesionalitas.
“Catatan strategis dan rekomendasi DPRD merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan pembangunan Kota Bandung berjalan semakin efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam pembahasannya, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi strategis, mulai dari penguatan kualitas belanja daerah, peningkatan pelayanan publik, pengembangan iklim investasi, optimalisasi aset daerah, hingga penguatan reformasi birokrasi.
Selain itu, DPRD juga mendorong agar program pembangunan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan inklusif, serta keberlanjutan pembangunan di Kota Bandung.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan Pemerintah Kota Bandung menyambut baik berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD sebagai bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Farhan menegaskan, seluruh rekomendasi akan menjadi perhatian Pemkot Bandung dalam penyempurnaan kebijakan maupun pelaksanaan program pembangunan ke depan.
Menurutnya, Pemerintah Kota Bandung berkomitmen meningkatkan efektivitas pembangunan, memperkuat kualitas pelayanan publik, menjaga stabilitas fiskal daerah, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi momentum penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung dalam mewujudkan pembangunan kota yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas hidup warga, serta penguatan daya saing Kota Bandung di masa mendatang.
