Bandung, Faktaindonesianews.com – Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung menunjukkan tren yang positif dan dinilai berada di jalur yang tepat hingga Desember 2025. Namun, di balik capaian tersebut, ketimpangan sosial masih menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan usai menghadiri Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Bandung Tahun 2025 yang digelar di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Senin (15/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, Farhan memaparkan kondisi terkini perekonomian Kota Bandung berdasarkan data resmi pemerintah.
Menurut Farhan, indikator makro ekonomi Kota Bandung menunjukkan performa yang cukup menggembirakan. Pada semester pertama 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,46 persen, sementara pada triwulan ketiga berada di angka 5,23 persen. Angka tersebut menandakan bahwa roda perekonomian daerah tetap bergerak stabil di tengah berbagai tantangan nasional maupun global.
Tak hanya itu, tingkat kemiskinan di Kota Bandung juga mengalami penurunan hingga 3,78 persen, diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka. “Secara umum, ekonomi Kota Bandung on track. Pertumbuhan berjalan baik, kemiskinan dan pengangguran menurun,” ujar Farhan.
Meski demikian, Farhan mengingatkan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan yang merata. Ia menyoroti tingginya ketimpangan sosial, yang tercermin dari gini ratio Kota Bandung yang masih berada di angka 0,4, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berkisar di angka 0,3.
“Ketimpangan ini menjadi fokus kami untuk berbenah. Jumlah penduduk miskin memang berkurang, tetapi kualitas kemiskinan masih menjadi tantangan, karena ada kelompok masyarakat yang justru semakin rentan,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjut Farhan, menjadi dasar penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk menyusun kebijakan yang lebih presisi dan berpihak pada kelompok rentan. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengejar angka pertumbuhan, melainkan juga harus memastikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kota Bandung, Anton Sunarwibowo, menekankan pentingnya kebijakan berbasis data sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Menurutnya, Forum Satu Data menjadi ruang strategis untuk memperkuat integrasi dan kualitas data lintas sektor.
Anton menjelaskan, melalui penguatan Satu Data Kota Bandung, termasuk inovasi LACI RW, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026, Pemkot Bandung berupaya menghadirkan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
“Data yang kuat akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan integrasi data sosial dan ekonomi hingga tingkat RW, pemerintah bisa memahami kondisi masyarakat secara lebih detail,” jelas Anton.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola data juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Sebagai kesimpulan, meski pertumbuhan ekonomi Kota Bandung menunjukkan tren positif dan berbagai indikator sosial mengalami perbaikan, ketimpangan sosial masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan. Melalui penguatan kebijakan berbasis data dan komitmen pemerataan pembangunan, Pemkot Bandung berharap pertumbuhan ekonomi yang dicapai ke depan tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga adil dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.
