Jakarta, Faktaindonesianews.com – Di negeri ini, emas tak pernah sekadar logam mulia. Ia simbol kemewahan, tetapi juga godaan yang menelanjangi integritas. Kini, publik kembali diguncang kabar 3,5 ton emas yang diduga melintas di bawah radar pengawasan negara. Angka yang dikaitkan dengan dugaan TPPU Rp189 triliun itu bukan sekadar statistik, tapi cermin kebocoran yang menampar logika publik: bagaimana mungkin sistem fiskal dan bea cukai bisa luput dari jejak sebesar itu?
Mahfud MD menantang Menteri Keuangan Purbaya untuk membuka penyelidikan. Tantangan itu bukan sekadar adu nyali, melainkan panggilan moral: agar negara kembali berpihak pada akal sehat. Sebab, ketika laporan PPATK sudah tersimpan sejak 2023, dan aparat pengawasan masih memilih diam, publik berhak bertanya — apakah keheningan itu bagian dari prosedur, atau justru bentuk pembiaran yang dibungkus kata “koordinasi”?
Masalah emas 3,5 ton bukan hanya soal uang. Ini soal kejujuran fiskal — tentang bagaimana negara menata marwahnya di hadapan rakyat. Di ruang kementerian, angka-angka bisa disulap menjadi grafik, tapi di ruang keadilan, satu gram kejujuran lebih bernilai daripada triliunan rupiah yang tercuci di balik regulasi. Karena setiap manipulasi data kepabeanan adalah bentuk pengkhianatan terhadap hukum, dan setiap pembiaran atasnya adalah dosa birokrasi yang berulang.
Publik tidak butuh klarifikasi panjang atau jargon “audit internal”. Yang dibutuhkan hanyalah bukti bahwa negara ini masih punya keberanian menghadapi dirinya sendiri. Bila emas dan uang sebesar itu bisa lolos dari sistem, maka yang bocor bukan sekadar perbendaharaan, melainkan hati nurani pengelola keuangan negara.
Kasus ini harus jadi cermin: seberapa berani pejabat tinggi menghadapi kebenaran tanpa tameng kekuasaan. Jika tantangan Mahfud MD tak dijawab dengan langkah nyata, maka keheningan birokrasi akan berubah menjadi pengakuan sunyi — bahwa sistem pengawasan fiskal Indonesia masih kalah oleh kilau emas yang tak tahu malu.*djohar
