Faktaindonesianews.com, Bandung – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendorong penerapan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat melalui Program Akselerasi Kewilayahan Bandung Utama (Prakarsa). Program ini mengutamakan inisiatif dari tingkat bawah agar solusi yang dijalankan pemerintah benar-benar menjawab persoalan warga.
Farhan menyampaikan hal tersebut saat membuka Pelatihan Prakarsa bagi Sekretaris Kecamatan (Sekcam) dan Sekretaris Kelurahan (Seklur) Batch 2 di Novotel Bandung, Rabu, 28 Oktober 2026.
Menurut Farhan, setiap wilayah memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda. Karena itu, pemerintah perlu melibatkan masyarakat sejak proses identifikasi masalah hingga pelaksanaan program. Dengan cara tersebut, kegiatan kewilayahan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
“Prakarsa mesti datang dari bawah. Bukan top-down,” ujar Farhan.
Prakarsa Utamakan Kebutuhan Warga
Farhan menjelaskan, pendekatan dari bawah atau bottom-up bukan berarti pemerintah mengurangi tanggung jawabnya. Pemkot Bandung tetap berperan memberikan dukungan administratif, melakukan pendampingan, mengarahkan pelaksanaan kegiatan, serta memastikan setiap program berjalan sesuai aturan.
Ia menilai, aparatur kewilayahan memiliki posisi strategis dalam menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, Sekcam dan Seklur perlu mampu menyerap masukan warga, mengenali persoalan di lingkungannya, kemudian menyusun solusi yang realistis dan terencana.
Melalui peran tersebut, pemerintah berharap masyarakat tidak sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut menentukan prioritas pembangunan di wilayah masing-masing.
Pendekatan ini sekaligus mendorong aparatur kewilayahan untuk memahami kondisi lapangan secara lebih mendalam. Dengan demikian, program yang dirancang tidak hanya mengikuti pola administratif, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat.
Keberhasilan Program Harus Terukur
Selain menekankan keterlibatan warga, Farhan mengingatkan bahwa keberhasilan Prakarsa tidak cukup dinilai dari terlaksananya suatu kegiatan. Setiap program harus memiliki tujuan, indikator keberhasilan, serta manfaat yang dapat diukur.
Ia menjelaskan bahwa aparatur perlu memahami perbedaan antara keluaran kegiatan atau output, hasil pemanfaatan atau outcome, dan manfaat yang dirasakan masyarakat atau benefit.
“Dari bawah masalah dan kebutuhan diterjemahkan menjadi kegiatan. Output-nya terukur. Outcome-nya pemanfaatan terukur. Benefit dirasakan oleh semua pihak,” katanya.
Dengan pemahaman tersebut, setiap usulan kegiatan perlu disertai ukuran keberhasilan yang jelas. Pemerintah juga harus memastikan hasil kegiatan benar-benar digunakan dan memberikan dampak positif bagi warga.
Sebagai contoh dalam penerapan prinsip tersebut, aparatur kewilayahan perlu memastikan bahwa program yang selesai dilaksanakan tidak berhenti pada laporan kegiatan. Mereka juga perlu menilai apakah program tersebut menyelesaikan masalah yang menjadi alasan pelaksanaannya.
Tata Kelola dan Evaluasi Jadi Kunci
Farhan turut menyoroti pentingnya tata kelola yang baik dalam setiap tahapan Prakarsa. Proses tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi.
Dukungan anggaran, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan pengelolaan yang akuntabel. Setiap kegiatan juga perlu memiliki pelaporan yang jelas agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Evaluasi berkelanjutan menjadi bagian penting untuk mengukur efektivitas program sekaligus menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, pemerintah dapat menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar untuk menyempurnakan kegiatan berikutnya.
Melalui pelatihan bagi Sekcam dan Seklur, Pemkot Bandung ingin memperkuat kapasitas aparatur dalam mengelola pembangunan di tingkat kewilayahan. Aparatur diharapkan mampu menerjemahkan aspirasi warga menjadi program yang terencana, terukur, dan sesuai ketentuan.
Pada akhirnya, Prakarsa Bandung Utama diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada manfaat masyarakat. Kolaborasi antara warga dan aparatur kewilayahan menjadi kunci agar setiap program tidak sekadar terlaksana, tetapi juga memberikan nilai tambah serta mendukung terwujudnya visi Bandung Utama.
