Faktaindonesianews.com, Bandung – Pemerintah Kota Bandung memanfaatkan program Siskamling Siaga Bencana bukan hanya untuk menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga sebagai sarana mengidentifikasi dan menindaklanjuti berbagai persoalan masyarakat. Melalui komunikasi langsung dari tingkat kewilayahan, pemerintah berupaya memastikan setiap masalah warga mendapat perhatian dan penanganan sesuai kewenangan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan hal tersebut saat memberikan arahan dalam Pelatihan Program Akselerasi Kewilayahan Bandung Utama (Prakarsa) Batch 2 di Novotel Bandung, Rabu, 28 Oktober 2026.
Program yang mulai dilaksanakan pada 22 September 2025 itu menjadi salah satu upaya Pemkot Bandung memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Melalui mekanisme ini, aparatur kewilayahan dapat menyampaikan berbagai persoalan yang muncul di lingkungan rukun warga (RW) untuk dibahas dan ditindaklanjuti bersama.
“Yang bisa kita selesaikan, selesaikan. Yang tidak terselesaikan, kita bawa ke yang lebih atas,” kata Farhan.
Persoalan Warga Dicatat dan Dikoordinasikan
Farhan menjelaskan, lurah memiliki peran penting dalam menyampaikan persoalan yang muncul di wilayahnya. Informasi tersebut kemudian dicatat dan dibahas bersama camat serta perangkat daerah terkait untuk menentukan langkah penanganan.
Mekanisme ini membantu pemerintah memilah persoalan berdasarkan tingkat urgensi dan kewenangan instansi yang bertanggung jawab. Dengan begitu, pemerintah kota dapat menangani masalah yang menjadi kewenangannya, sementara persoalan yang membutuhkan intervensi pihak lain dapat diteruskan melalui koordinasi.
Farhan mencontohkan persoalan saluran air yang berpotensi memicu banjir. Jika penanganannya berada di luar kewenangan Pemkot Bandung, pemerintah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau kementerian terkait.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap persoalan teridentifikasi dan terverifikasi terlebih dahulu. Langkah tersebut menjadi dasar untuk menentukan solusi yang tepat sekaligus menghindari penanganan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
LCRW Bantu Pemerintah Mengenali Masalah Warga
Farhan menyebut mekanisme pelaporan dari tingkat kewilayahan juga berperan dalam pengembangan Layanan Catatan Informasi Rukun Warga (LCRW). Layanan ini membantu pemerintah memperoleh informasi mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat lingkungan.
“Dari situlah kemudian dibentuklah LCRW. Dari situ saya bisa tahu masalahnya. Itu penting,” ujarnya.
Melalui LCRW, informasi dari wilayah dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, memetakan kebutuhan, dan menentukan prioritas penanganan.
Informasi tersebut juga membantu pemerintah memahami persoalan yang mungkin belum terjangkau melalui laporan administratif rutin. Namun, setiap laporan tetap memerlukan verifikasi agar langkah yang diambil sesuai dengan fakta dan kebutuhan warga.
RT dan RW Berperan Memperkuat Data Lapangan
Farhan mendorong aparatur kewilayahan memperkuat komunikasi dengan pengurus RT dan RW. Kedekatan pengurus lingkungan dengan masyarakat dinilai penting untuk membantu pemerintah mengenali persoalan sejak awal.
Aparatur juga perlu menjadikan informasi lapangan sebagai dasar penyusunan prioritas. Dengan data yang terverifikasi, pemerintah dapat menentukan persoalan yang harus segera ditangani, masalah yang membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah, serta kebutuhan yang perlu diteruskan kepada pemerintah di tingkat lebih tinggi.
Pendekatan ini menempatkan komunikasi dua arah sebagai bagian penting dalam pelayanan publik. Masyarakat dapat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, sedangkan pemerintah memiliki jalur untuk mencatat, memeriksa, dan menentukan tindak lanjutnya.
Perkuat Pemerintahan yang Responsif
Melalui Siskamling Siaga Bencana dan LCRW, Pemkot Bandung berupaya membangun mekanisme pelaporan yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah secara lebih terarah. Kedua pendekatan tersebut menekankan pentingnya informasi dari tingkat bawah sebagai bahan pengambilan keputusan.
Keberhasilan mekanisme ini bergantung pada ketepatan pencatatan, verifikasi di lapangan, kejelasan kewenangan, dan koordinasi antarinstansi. Pemerintah juga perlu memastikan setiap laporan memperoleh tindak lanjut yang sesuai, termasuk ketika penyelesaiannya membutuhkan dukungan pihak lain.
Dengan memperkuat komunikasi dari tingkat RT dan RW hingga pemerintah kota, Pemkot Bandung berharap persoalan masyarakat dapat dikenali lebih cepat dan ditangani secara tepat. Siskamling Siaga Bencana pun menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, bukan semata-mata menjaga keamanan lingkungan.
