BEKASI, Faktaindonesianews.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin turun langsung ke sawah dalam kegiatan penanaman benih padi di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (22/5/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari program nasional “Jaksa Mandiri Pangan” yang digagas Kejaksaan Agung RI untuk mendukung swasembada pangan nasional.
Yang menarik, lahan seluas 31 hektare yang digunakan merupakan aset negara hasil sitaan dari kasus tindak pidana korupsi, yang kini dimanfaatkan kembali untuk ketahanan pangan.
“Saya apresiasi karena Jaksa Agung sangat peduli terhadap pertanian, sampai ikut langsung menanam padi di sini,” ujar Gubernur yang akrab disapa KDM.
KDM menilai program ini sangat sejalan dengan visi Pemprov Jawa Barat dalam upaya mempertahankan dan memperluas lahan pertanian produktif. Ia mengingatkan bahwa banyak lahan pertanian di Kabupaten Bekasi yang kini beralih fungsi menjadi kawasan permukiman.
“Bekasi harus diperbanyak lagi area pertaniannya, karena banyak lahan yang dulunya sawah kini berubah jadi bangunan,” katanya.
Program Jaksa Mandiri Pangan sendiri menjadi contoh nyata bagaimana barang bukti hasil korupsi tidak hanya disimpan, tetapi bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat, khususnya dalam sektor pertanian.
Gubernur KDM berharap, inovasi ini menjadi contoh positif dan menginspirasi pejabat di tingkat pusat maupun daerah agar tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga mendorong kontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional.
“Mudah-mudahan kepeloporan Jaksa Agung ini menular ke pejabat lainnya. Yang menanam hari ini, menanam kebaikan untuk masa depan bangsa,” pungkasnya.
Kegiatan penanaman padi ini juga turut dihadiri oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional.
Penanaman padi oleh Gubernur Jabar dan Jaksa Agung di atas lahan sitaan kasus korupsi bukan hanya simbol perlawanan terhadap tindak pidana, tetapi juga aksi nyata dalam penguatan ketahanan pangan nasional. Program ini menjadi bukti bahwa dengan kolaborasi antarinstansi, aset negara dapat kembali memberi manfaat luas bagi masyarakat.
