Bandung, Faktaindonesianews.com – Setiap 9 Desember, dunia memperingati International Anti-Corruption Day atau Harkodia. Di banyak negara, momentum ini menjadi ruang mawas diri, koreksi sistem, dan perayaan kecil atas kemajuan pemberantasan korupsi. Tapi di Indonesia, Harkodia lebih sering menjadi panggung slogan. Seremoni meriah, baliho besar, pidato keras sementara realitas lapangan tetap penuh kelicikan yang rapi dan kecurangan yang canggih.
Korupsi adalah duri dalam daging: kita tahu letaknya, kita rasakan sakitnya, kita dengar jeritannya, tetapi tak ada tangan yang cukup berani atau cukup bersih untuk benar-benar mencabutnya. Yang lebih menggelitik, duri itu tak hanya dibiarkan menancap, tetapi dipelihara sebagai komoditas politik dan ekonomi oleh sebagian elite yang justru diamanahkan untuk membersihkannya.
Korupsi Bukan Lagi Kejahatan Ia Sudah Menjadi Ekosistem
Di negeri ini, korupsi bukan sekadar tindakan individu; ia telah menjelma menjadi ekosistem yang melibatkan jejaring kuasa, bisnis, birokrasi, dan politik. Meski undang-undang kita tebal, meski lembaga pengawasan banyak, meski jargon integritas terdengar di setiap rak birokrasi, praktik koruptif tetap menemukan cara untuk menyusup dan beradaptasi.
Setiap kali satu modus dibongkar, dua modus baru bermunculan. Seperti virus yang bermutasi, korupsi berkembang sesuai kemajuan teknologi, regulasi, dan dinamika politik. Ia tidak hidup di ruang gelap; ia hidup persis di tengah sistem dalam tanda tangan, dalam rekomendasi, dalam proyek, dalam izin, dalam keputusan anggaran, bahkan dalam narasi kebijakan publik.
Paradoks Orang Pintar yang Berperilaku Dongo
Yang paling menyakitkan dari semua ini adalah kenyataan bahwa korupsi kita bukan dilakukan oleh orang-orang bodoh.
Ia justru dijalankan oleh orang-orang paling pintar, paling berpendidikan, paling terhormat, dan paling paham hukum. Para teknokrat, pejabat, legislator, birokrat senior, profesional elite manusia-manusia yang di atas kertas menjadi simbol kecerdasan dan integritas bangsa.
Namun di titik itulah paradoks menganga:
Mereka yang mengerti etika malah melanggarnya.
Mereka yang memegang undang-undang malah menekuknya.
Mereka yang bicara reformasi paling kencang, diam-diam menyiapkan jalan memutar.
Inilah yang membuat publik kerap menyimpulkan dengan getir:
“Di negeri ini, orang-orang pintar sangat pandai memainkan realitas, tapi sering sekali memilih bertingkah dongo dalam urusan moral.”
Sistem Bagus Tak Berguna Jika Dijalankan Mentalitas Busuk
Indonesia sebenarnya tidak kekurangan aturan. Tidak kekurangan lembaga. Tidak kekurangan peringatan moral. Yang kurang adalah kemauan politik dan keteladanan. Sebagus apa pun sistem yang dirancang, ia tak akan bekerja jika dikendalikan oleh mentalitas yang korup.
Korupsi di negeri ini bukan sekadar masalah uang, tetapi masalah mentalitas kekuasaan: mentalitas yang merasa berhak, mentalitas yang menganggap publik mudah dibohongi, mentalitas yang menganggap jabatan sebagai warisan keluarga, mentalitas yang menukar integritas dengan kenyamanan sesaat.
Publik Sudah Lelah Menonton Sandiwara
Setiap tahun, publik disuguhi drama yang sama: penangkapan, jumpa pers, janji penertiban, pidato penyesalan.
Tapi akar persoalan tak pernah benar-benar disentuh. Sementara hukum berjalan tebang pilih: tajam ke bawah, tumpul ke lingkar kekuasaan.
Pada akhirnya, publik hanya bisa berharap bahwa suatu saat, negeri ini dipimpin bukan oleh orang pintar yang pandai mencari celah, tetapi oleh orang jujur yang berani mengatakan cukup.
Harkodia Harus Menjadi Titik Balik
Harkodia seharusnya menjadi alarm keras, mengingatkan bahwa bangsa besar tidak mungkin dibangun di atas fondasi mentalitas culas. Peringatan ini menjadi relevan bukan karena kita kekurangan aturan, tetapi karena kita kekurangan moral untuk menegakkannya, tutup Agung Setiawan, Ketua Umum DPP LSM PENJARA.
Di tengah situasi ini, kita dituntut tetap menyalakan akal sehat. Sambil ngopi, kita diingatkan bahwa perubahan besar sering dimulai dari keberanian kecil: keberanian untuk berkata benar, melawan arus, dan tidak ikut-ikutan dalam kesepakatan busuk yang dibungkus formalitas.
Sebab pada akhirnya Korupsi hanya akan berakhir ketika orang-orang paling pintar di negeri ini berhenti memilih perilaku paling dongo./djohar
