Bandung, Faktaindonesianews.com – Pernyataan Ketua Tim Reformasi Polri yang secara terbuka membantah Luhut Binsar Pandjaitan soal arus tenaga kerja asing (TKA) China melalui bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), membuka kembali bab yang selama ini sengaja dirapikan: bahwa di kawasan industri raksasa itu, negara tidak selalu menjadi pemain utama. Pernyataan itu, ditambah laporan bahwa ribuan pekerja China kerap “disembunyikan ke hutan” setiap kali ada pejabat pusat melakukan inspeksi mendadak, memberi gambaran lebih jujur tentang siapa sebenarnya yang mengendalikan operasi di lapangan.
IMIP berdiri sebagai kawasan strategis nasional. Namun dalam praktiknya, kawasan ini kerap terlihat sebagai entitas yang lebih dekat menyerupai wilayah otonom, lengkap dengan keamanan internalnya, aturan internalnya, dan akses-akses khusus yang tidak sepenuhnya transparan kepada negara. Ketika Ketua Tim Reformasi Polri mengatakan bahwa bandara IMIP menjadi jalur masuk ribuan TKA, ia sebenarnya sedang mengungkap apa yang selama ini ditutupi oleh narasi diplomatik dan kepentingan investasi: ada aktivitas keluar-masuk tenaga kerja skala besar yang negara sendiri tampak tidak sepenuhnya menguasainya.
Di sinilah letak persoalannya. Bukan hanya soal pekerja asing, bukan pula sekadar izin tenaga kerja. Masalahnya adalah keterbatasan negara untuk melihat, menghitung, dan mengawasi apa yang terjadi di sebuah kawasan industri yang kontribusinya begitu besar bagi ekonomi nasional. Ketika setiap kali ada sidak, pekerja asing “dihilangkan” dari pandangan dan digeser ke hutan atau zona terpencil, itu menunjukkan dua hal sekaligus: ada sesuatu yang ingin ditutupi, dan ada sistem yang mampu bergerak jauh lebih cepat daripada aparat negara.
Jika pola ini benar adanya dan telah berlangsung bertahun-tahun, maka Indonesia berhadapan dengan persoalan serius: hadirnya ruang ekonomi khusus yang dalam praktik sehari-hari berjalan lebih kuat daripada aturan negara formal. Situasi ini bukan lagi soal TKA atau perusahaan. Ini soal kedaulatan. Soal sejauh mana pemerintah mampu menjalankan fungsi pengawasan di wilayahnya sendiri. Soal siapa yang sebenarnya mengendalikan arus manusia, arus logistik, dan arus kepentingan di kawasan industri raksasa itu.
Pernyataan Ketua Tim Reformasi Polri jelas mengusik narasi resmi yang dibangun sebagian elite: bahwa semua terkendali. Namun bantahan keras Luhut menjadi petunjuk penting bahwa isu ini bukan sebatas teknis, melainkan menyentuh hubungan ekonomi–politik yang sensitif antara Indonesia dan Cina, serta melibatkan jejaring kepentingan domestik yang telah berakar. Ketika dua tokoh penting negara memiliki narasi yang berbeda, publik pantas bertanya: data siapa yang sebenarnya valid, dan siapa yang selama ini menentukan apa yang boleh dibuka kepada masyarakat?
