YOGYAKARTA, Faktaindonesianews.com — Isu suksesi di Keraton Yogyakarta kembali menjadi sorotan setelah Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan bahwa perempuan memiliki peluang untuk terlibat dalam proses regenerasi kepemimpinan di lingkungan keraton. Pernyataan tersebut dianggap menandai perubahan besar terhadap tradisi panjang yang selama ini identik dengan sistem patriarki.
Dalam sebuah forum, Sultan dengan tegas menyebut bahwa dirinya tidak menutup peluang bagi perempuan untuk menjadi penerus takhta. “Saya di MK untuk bicara wanita menjadi bagian dari regenerasi di Keraton Jogja kok enggak boleh? Wong aturan itu di Keraton enggak ada. Tapi saya tunduk pada Republik,” ujar Sultan. Ia menambahkan bahwa republik tidak membedakan laki-laki dan perempuan, sehingga keraton pun seharusnya tidak terjebak pada pola pikir lama.
Sultan HB X diketahui tidak memiliki anak laki-laki. Lima putrinya yakni GKR Pembayun, GKR Condrokirono, GKR Maduretno, GKR Hayu, dan GKR Bendara. Nama GKR Pembayun yang kini bergelar GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram disebut-sebut paling berpotensi menjadi penerus ayahandanya.
Namun, jalan menuju Ratu Yogyakarta pertama tidaklah mudah. Dosen Fisipol UGM, Mada Sukmajati, menjelaskan bahwa arah kepemimpinan keraton ditentukan oleh tiga hal utama: paugeran (aturan adat tak tertulis), sabda raja (titah Sultan), dan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta.
Menurut Mada, sejak Sultan HB I hingga HB X, belum pernah ada penguasa perempuan di Keraton Yogyakarta. “Paugeran itu sudah berjalan sejak dulu. Tapi Sabda Raja 2015 yang menobatkan GKR Pembayun sebagai GKR Mangkubumi membuka babak baru dalam sejarah keraton,” ujarnya.
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ane Permatasari, menilai bahwa raja perempuan bukan hal tabu dalam sejarah Nusantara. Ia menyebut sejumlah kerajaan Islam pernah dipimpin perempuan tangguh yang kini dikenal sebagai pahlawan nasional. “Artinya, raja perempuan bukanlah hal mustahil. Namun untuk konteks Yogyakarta, tantangannya ada pada mengubah persepsi tentang paugeran,” jelasnya.
Pengamat politik UGM, Bayu Dardias, menilai pernyataan Sultan HB X adalah kode politik halus untuk memperkuat posisi GKR Mangkubumi sebagai calon penerus. “Sejak Sabda Raja 2015, Sultan konsisten mendorong putri sulungnya maju. Pernyataan terbaru ini mempertegas arah suksesi itu,” ujar Bayu.
Ia menilai langkah Sultan sebagai bentuk keberanian mengadaptasi nilai-nilai modern dalam sistem monarki kultural. “Beliau sedang menyiapkan transisi yang tidak hanya simbolis, tapi juga relevan dengan prinsip kesetaraan yang dijunjung republik,” tambahnya.
