Jakarta, Faktaindonesianews.com – Menjelang bulan suci Ramadan 2026, Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mendesak Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan (Satgas Saber Pangan) bekerja lebih agresif untuk mencegah kecurangan harga pangan yang berpotensi merugikan masyarakat. Ia menilai lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan kerap dipicu praktik penimbunan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Saya minta satgas mampu sapu bersih dan menjaga stabilitas pasokan serta menghentikan praktik penimbunan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang membuat masyarakat resah karena harga-harga naik secara tidak wajar,” kata Rajiv, dikutip dari Antara, Kamis (5/2).
Rajiv menjelaskan, peningkatan permintaan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadan dan Idul Fitri merupakan pola tahunan yang bisa diprediksi. Namun, masalah muncul ketika situasi ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menimbun komoditas strategis demi meraih keuntungan besar, sehingga mengganggu distribusi dan mendorong harga melonjak.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II itu menegaskan, pengalaman sebelumnya menunjukkan kehadiran Satgas Saber Pangan mampu memberikan efek jera. Operasi pengawasan yang menyasar gudang penimbunan dan pedagang curang terbukti efektif menekan spekulasi harga di pasaran.
“Selama ini keberadaan satgas seperti saber pangan ini mampu mencegah lonjakan harga yang tidak wajar dengan menggerebek gudang penimbunan maupun memberi sanksi tegas pedagang curang,” ujar Rajiv.
Meski begitu, Rajiv mengingatkan bahwa penindakan semata tidak cukup. Pemerintah, kata dia, harus memastikan ketersediaan stok pangan strategis melalui penguatan cadangan pemerintah dan percepatan distribusi, terutama ke wilayah rawan kekurangan pasokan.
“Agar stabilitas harga pangan dapat terjaga menjelang Ramadan dan Idul Fitri, pemerintah tetap harus melakukan pemetaan, memperkuat cadangan pangan, dan mempercepat distribusi, terutama ke daerah-daerah rawan seperti lokasi bencana atau wilayah 3T,” tegasnya.
Selain itu, Rajiv mendorong pemerintah membuka data stok dan harga pangan secara transparan dan real-time. Menurutnya, keterbukaan data akan membantu pemerintah merespons gejolak harga secara cepat, tepat, dan terukur demi melindungi daya beli masyarakat.
