Faktaindonesianews.com – Kapolri Listyo Sigit Prabowo memastikan proses pemulihan kawasan konservasi gajah di Taman Nasional Tesso Nilo berjalan sesuai rencana. Hal ini disampaikan usai melakukan peninjauan langsung bersama Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, pada Selasa (17/3).
Menurut Kapolri, langkah pemulihan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian khusus terhadap pelestarian populasi Gajah Sumatera yang kini kian terancam.
“Populasi gajah yang semakin sedikit ini harus segera mendapatkan kembali habitat dan ruang hidupnya,” ujar Sigit dalam keterangannya.
81 Ribu Hektar Disiapkan untuk Habitat Gajah
Dalam upaya tersebut, pemerintah menargetkan pemulihan lahan seluas 81 ribu hektar di kawasan Tesso Nilo untuk dikembalikan sebagai habitat alami gajah. Kawasan ini diharapkan mampu menjadi ruang berkembang biak sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa langka tersebut.
Kapolri juga menegaskan komitmennya untuk mengerahkan jajaran kepolisian dalam menjaga kawasan konservasi dari berbagai ancaman, termasuk perusakan hutan dan kejahatan terhadap satwa liar.
“Kami akan lakukan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan agar populasi gajah tetap terjaga dan kawasan konservasi bisa berfungsi optimal,” tegasnya.
DPR Dorong Pemulihan Tanpa Kekerasan
Di sisi lain, Siti Hediati Hariyadi menekankan pentingnya mengembalikan fungsi Tesso Nilo sebagai taman nasional yang fokus pada pelestarian flora dan fauna, khususnya gajah.
Ia juga mengingatkan agar proses penertiban atau relokasi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut dilakukan secara humanis dan terencana.
“Relokasi harus dipersiapkan dengan baik, jangan dilakukan dengan cara-cara yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Keterbatasan Personel Jadi Sorotan
Titiek turut menyoroti minimnya jumlah petugas yang menjaga kawasan seluas puluhan ribu hektar tersebut. Saat ini, jumlah polisi hutan dinilai belum memadai untuk melakukan pengawasan maksimal.
Karena itu, ia mendorong adanya sinergi antara Kementerian Kehutanan dan Mabes Polri untuk memperkuat pengamanan kawasan.
“Dengan luas 81 ribu hektar, jumlah personel yang ada jelas belum cukup. Perlu dukungan tambahan agar pengawasan bisa berjalan efektif,” katanya.
