Jakarta, Faktaindonesianews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penggunaan mobil Maung sebagai kendaraan dinas pejabat pemerintah. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, saat ditemui di Balai Kota Solo, Selasa (21/10).
“Kami tentu sangat siap,” ujar Bima. Ia menambahkan, kebijakan penggunaan mobil nasional tidak hanya akan diterapkan untuk pimpinan kementerian dan lembaga di tingkat pusat, tetapi juga secara bertahap di tingkat daerah.
“Nanti kita sampaikan kepada kepala daerah juga untuk siap-siap. Kita harus dukung program Presiden untuk menggunakan mobil nasional dimulai dari para pimpinan baik di pusat maupun daerah,” jelasnya.
Presiden Prabowo sebelumnya meyakini bahwa Indonesia akan memiliki mobil buatan lokal dalam kurun waktu tiga tahun mendatang. “Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun ke depan.
Saya sudah alokasikan dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya. Timnya sedang bekerja sekarang,” kata Prabowo dalam sidang kabinet di Istana Negara Jakarta, Senin (20/10).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan kebanggaannya terhadap Maung, jeep nasional buatan Tanah Air. Ia menegaskan bahwa para pejabat pemerintah di masa kepemimpinannya tidak lagi diperkenankan menggunakan kendaraan buatan luar negeri.
Prabowo bahkan mewajibkan semua peserta sidang kabinet untuk nantinya menggunakan mobil Maung. Menurutnya, pejabat boleh memakai kendaraan selain Maung hanya pada hari libur. “Saya enggak mau tahu. Yang mobil-mobil bagus dipakai kalau libur saja. Pada saat saya enggak panggil kau, bolehlah kau pakai mobil itu,” tegasnya.
Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong industri otomotif nasional dan meningkatkan penggunaan produk mobil buatan Indonesia di lingkungan pemerintahan.
Dengan dukungan Kemendagri dan pimpinan daerah, program penggunaan mobil Maung sebagai kendaraan dinas diharapkan dapat menjadi contoh nyata keberhasilan kebijakan mobil nasional di seluruh Indonesia.
