Jakarta, Faktaindonesianews.com – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, angkat suara terkait perdebatan seputar usulan Kementerian Sosial (Kemensos) agar Presiden ke-2 RI, Soeharto, memperoleh gelar pahlawan nasional. Sarmuji menilai perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan sehat bagi iklim demokrasi di Indonesia.
“Perdebatan soal pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto tentu wajar. Setiap tokoh besar pasti memiliki sisi yang menuai pro dan kontra,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Selasa (21/10). Ia menambahkan bahwa pandangan yang berbeda tidak menghapus fakta bahwa Soeharto memiliki jasa besar bagi bangsa.
Sarmuji menjelaskan, generasi muda saat ini mungkin sulit membayangkan kondisi ekonomi Indonesia sebelum era Soeharto. Menurutnya, kepemimpinan Soeharto membawa perubahan signifikan, terutama dalam ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi nasional.
“Dari kisah orang tua kami dan catatan sejarah, kondisi saat itu sangat berat—banyak rakyat yang kesulitan memperoleh pangan. Di bawah kepemimpinan Pak Harto, situasi itu berubah drastis. Indonesia bukan hanya keluar dari krisis pangan, tetapi juga sempat mencapai swasembada yang membanggakan,” jelasnya.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menyambut baik langkah Kemensos yang mengusulkan 40 tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk Soeharto.
Ia berharap, pengusulan ini dapat menempatkan Soeharto sebagai bagian penting dari sejarah bangsa yang perlu dilihat secara objektif dan berimbang.
“Setiap bangsa besar menghargai para pendirinya, pemimpinnya, dan tokoh-tokoh yang mengubah arah sejarahnya,” pungkas Sarmuji.
Sebelumnya, Kementerian Sosial mengajukan sebanyak 40 nama tokoh, termasuk aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Marsinah, Presiden ke-2 RI Soeharto, dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, untuk dinilai dalam proses pengusulan gelar pahlawan nasional. Proses ini bermula dari masukan masyarakat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menambahkan bahwa pihaknya akan menggelar sidang untuk membahas pengusulan nama-nama tersebut.
Sidang ini melibatkan Tim Dewan Gelar setelah rangkaian kajian, diskusi, dan seminar lintas lembaga selesai dilakukan. Hasilnya nantinya akan disampaikan kepada Presiden RI untuk keputusan final.
Dengan langkah ini, diharapkan proses pemberian gelar pahlawan nasional dapat berjalan transparan dan objektif, sambil memberikan pengakuan bagi tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah Indonesia.
Pengusulan Soeharto, meski kontroversial, menegaskan pentingnya menilai jasa para pemimpin secara adil dan menyeluruh, bukan hanya dari sisi kontroversi yang muncul.
