JAKARTA, Faktaindonesianews.com – Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Prof. Otto Hasibuan, menegaskan pentingnya kode etik advokat dalam menjalankan profesi hukum. Menurut Otto, setiap advokat harus membekali diri dengan pemahaman yang kuat mengenai kode etik, tidak hanya sekadar meningkatkan keahlian hukum.
“Dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Peradi, kami memberikan porsi lebih besar untuk pendidikan kode etik dalam kurikulum. Ini penting agar para advokat tidak hanya pintar secara hukum, tapi juga berintegritas,” ujar Otto saat melantik 523 advokat baru Peradi di Jakarta pada Sabtu (15/2/2025).
Kode Etik: Fondasi Profesi Advokat
Otto mengingatkan bahwa sehebat apapun seorang advokat, tanpa memegang teguh kode etik, ia bisa saja menelantarkan klien. Hal ini menjadi perhatian serius Peradi, terutama dalam menghadapi sejumlah permasalahan etik yang belakangan terjadi.
“Kode etik adalah fondasi utama. Banyak masalah hukum yang terjadi belakangan ini bersumber dari pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, kita harus mengutamakannya,” tegasnya.
Otto juga memperingatkan bahwa pelanggaran kode etik akan berdampak pada kehormatan profesi advokat. Ia menekankan bahwa profesi ini memiliki status officium nobile atau profesi yang mulia. “Advokat adalah primus inter pares (yang terbaik di antara yang terbaik), sehingga mereka harus menjaga kehormatan tersebut,” tambahnya.
Peradi dan Tantangan Single Bar vs Multi Bar
Lebih lanjut, Otto menyinggung drama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mencerminkan dilema sistem single bar dan multi bar dalam organisasi advokat. Ia menjelaskan bahwa meski UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menetapkan single bar atau wadah tunggal organisasi advokat, pada praktiknya masih banyak yang menggunakan sistem multi bar.
“Kita ini single bar, tapi kenyataannya banyak yang multi bar. Namun, kita tidak akan menyerah karena single bar is the best,” tegas Otto.
