Faktaindonesianews.com – Partai Demokrat angkat suara terkait beredarnya unggahan di media sosial yang mengaitkan nama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Partai berlambang mercy itu menegaskan bahwa informasi yang mencantumkan nama AHY tidak memiliki dasar fakta dan merupakan bentuk kesimpangsiuran informasi.
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul munculnya unggahan yang menyebut frasa “2 orang kolonel usulan AHY” dalam daftar pihak yang diduga terlibat dalam kasus yang kini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung.
Demokrat Tegaskan AHY Tidak Terkait
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dengan tegas membantah keterkaitan AHY dalam perkara tersebut. Ia menyatakan bahwa AHY tidak memiliki hubungan apa pun dengan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, yang disebut-sebut telah menyampaikan sejumlah nama kepada penyidik.
“Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak mengenal Saudara Sony Sonjaya. AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saudara Sony Sonjaya,” ujar Herzaky dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6).
Ia juga menegaskan bahwa AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, ataupun meminta bantuan terkait program Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Soroti Informasi yang Tidak Terverifikasi
Herzaky menilai unggahan yang beredar tidak menjelaskan secara jelas siapa yang dimaksud dengan istilah “AHY” maupun “2 orang kolonel”. Menurutnya, tanpa adanya kejelasan dan verifikasi, informasi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengaitkan nama Ketua Umum Demokrat dalam kasus hukum yang sedang berjalan.
Ia menegaskan bahwa pengaitan nama AHY dalam unggahan tersebut tidak memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Frasa ‘2 orang Kolonel usulan AHY’ jika merujuk pada Agus Harimurti Yudhoyono, maka hal tersebut dapat dipastikan sebagai fitnah dan tidak mengandung kebenaran,” tegasnya.
Demokrat Minta Informasi Disampaikan Secara Akurat
Meski membantah keras tudingan tersebut, Partai Demokrat tetap menegaskan sikapnya untuk menghormati kebebasan pers. Herzaky menyebut partainya mendukung kerja jurnalistik yang profesional dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Namun, ia mengingatkan agar setiap pemberitaan yang menyebut nama individu maupun institusi harus disertai dengan data yang akurat, berimbang, dan dapat diverifikasi.
“Partai Demokrat menghormati kebebasan pers dan mendukung kerja jurnalistik yang profesional. Namun informasi harus disampaikan secara akurat dan berdasarkan fakta,” ujarnya.
Kasus MBG Masih Dalam Penyidikan Kejagung
Sementara itu, kasus dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus bergulir di Kejaksaan Agung. Sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.
Sony sendiri diketahui telah mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam perkara ini. Langkah tersebut disebut sebagai upaya untuk membantu penyidik mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi tersebut.
Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, menyebut bahwa kliennya telah menyampaikan lebih dari 20 nama kepada penyidik dalam proses pemeriksaan yang berlangsung di Kejaksaan Agung.
Dugaan Penyimpangan Tata Kelola MBG
Dalam penyidikan, Kejaksaan Agung menduga adanya penyimpangan dalam tata kelola program MBG. Salah satunya terkait penunjukan mitra SPPG yang diduga tidak memenuhi syarat, serta indikasi penggelembungan harga dalam sejumlah pengadaan barang.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut program strategis yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat, sekaligus menimbulkan perhatian luas terhadap transparansi pelaksanaan di lapangan.
