Faktaindonesianews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Namun di sisi lain, KPK juga mengingatkan adanya sejumlah celah tata kelola yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi apabila tidak segera dibenahi.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menyebut program MBG merupakan “mahkota presiden” sehingga pengawasan terhadap pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesan menghambat program pemerintah.
“KPK mendukung penuh program prioritas pemerintah. Tugas kami memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan tidak terjadi korupsi,” ujar Aminudin dalam keterangannya di Anyer, Banten, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, program MBG memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun, implementasi di lapangan dinilai masih menghadapi berbagai persoalan serius, terutama dari sisi tata kelola dan kesiapan lembaga pelaksana.
Anggaran Jumbo Jadi Sorotan
KPK menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional atau BGN yang baru dibentuk pada tahun 2024. Pada 2025, anggaran program MBG disebut mencapai sekitar Rp85 triliun, sedangkan pada 2026 meningkat drastis menjadi Rp268 triliun.
Aminudin menilai kondisi tersebut cukup rawan karena BGN masih dalam tahap pembentukan organisasi dan penyusunan regulasi. Infrastruktur kelembagaan juga disebut belum sepenuhnya siap untuk mengelola anggaran besar berskala nasional.
“Lembaga baru dengan regulasi dan organisasi yang belum settle tetapi langsung mengelola anggaran jumbo tentu memiliki risiko tinggi dalam tata kelola,” katanya.
Selain itu, sumber pendanaan program MBG yang sebagian berasal dari sektor pendidikan dan kesehatan juga memunculkan kritik dari sejumlah pihak. Beberapa pemangku kepentingan mempertanyakan relevansi pengalihan anggaran tersebut.
Program Dinilai Belum Tepat Sasaran
Dalam kajiannya, KPK menemukan bahwa pelaksanaan MBG masih belum memiliki blueprint atau cetak biru yang komprehensif. Saat ini, indikator keberhasilan program lebih banyak diukur dari jumlah penerima manfaat, bukan dampak terhadap penurunan stunting atau perbaikan gizi masyarakat.
Padahal, tujuan utama MBG adalah meningkatkan kualitas gizi ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga pelajar agar tercipta generasi emas Indonesia tahun 2045.
“Seharusnya output program bukan sekadar berapa banyak penerima makanan bergizi, tetapi bagaimana dampaknya terhadap penurunan malnutrisi dan stunting,” ujar Aminudin.
KPK juga menemukan adanya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Dalam beberapa kasus, masyarakat dengan kondisi ekonomi cukup justru menerima manfaat MBG, sementara kelompok yang lebih membutuhkan belum sepenuhnya terjangkau.
Menurut Aminudin, data penerima seharusnya terintegrasi dengan data kesehatan nasional agar penyaluran program lebih tepat sasaran.
Potensi Konflik Kepentingan
Temuan lain dari KPK adalah adanya ruang diskresi yang terlalu luas dalam pengambilan kebijakan program MBG. Kondisi tersebut dinilai dapat membuka peluang praktik transaksional, fraud, hingga tindak pidana korupsi.
Selain itu, KPK juga menyoroti persoalan rekrutmen yang belum transparan serta ekosistem program yang belum dibangun secara sistematis.
KPK mengaku telah mengirimkan rekomendasi resmi kepada BGN sejak 17 Maret 2026 terkait sejumlah temuan tersebut. Pada 22 April 2026, BGN disebut telah memberikan respons dan kini masih menyusun rencana aksi perbaikan.
Tak hanya itu, KPK juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membahas pengawasan penggunaan anggaran MBG.
Pengawasan Ketat Dinilai Penting
Besarnya perhatian publik terhadap program MBG membuat aspek transparansi dan pengawasan menjadi sangat penting. KPK berharap seluruh rekomendasi yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti agar program unggulan pemerintah tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak menjadi celah penyalahgunaan anggaran negara.
Dengan anggaran ratusan triliun rupiah dan target penerima yang sangat luas, program MBG kini menjadi salah satu proyek nasional yang paling mendapat sorotan. Pemerintah pun dituntut memastikan pelaksanaannya berjalan efektif, tepat sasaran, serta bebas dari praktik korupsi.
