Faktaindonesianews.com — Militer Thailand membongkar sebuah markas penipuan internasional (scamming) di kawasan O’Smach, Kamboja, yang meniru kantor Polisi Singapura, Selasa (3/2). Bangunan enam lantai tersebut selama ini digunakan sebagai pusat operasi penipuan lintas negara dengan menyasar korban dari berbagai belahan dunia.
Pengungkapan markas ini bermula dari penyitaan gedung oleh militer Thailand saat terjadi bentrokan perbatasan Thailand–Kamboja pada Desember 2025. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, aparat menemukan fakta mengejutkan: sejumlah ruangan di dalam gedung dibuat menyerupai kantor polisi dari berbagai negara, mulai dari Singapura, China, Brasil, hingga Australia.
“Pihak berwenang Thailand menemukan fasad yang menyerupai polisi lingkungan Singapura,” demikian pernyataan Kepolisian Singapura setelah menerima laporan resmi dari Thailand, seperti dikutip The Straits Times.
Foto-foto yang dirilis media lokal memperlihatkan latar biru bertuliskan “Police Woodlands East NPC” lengkap dengan replika lambang Kepolisian Singapura. Properti tersebut diduga digunakan untuk meyakinkan korban bahwa mereka sedang berkomunikasi dengan aparat resmi.
Selain properti palsu, aparat juga menyita lebih dari 800 kartu SIM yang memungkinkan komunikasi internasional secara anonim. Menurut laporan Reuters, polisi juga menemukan seragam kepolisian palsu, lambang resmi tiruan, serta peralatan komunikasi canggih.
Seorang pejabat militer senior Thailand menyatakan bangunan tersebut menampung ribuan orang, dan sebagian besar di antaranya diduga korban perdagangan manusia yang dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring. Mereka ditugaskan menargetkan calon korban dengan skrip percakapan yang telah disiapkan.
“Markas itu dipenuhi dokumen, termasuk daftar panjang calon target beserta detail kontak dan naskah dialog penipuan,” ungkap pejabat tersebut.
Menanggapi temuan ini, Kepolisian Singapura mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak mudah percaya pada pihak yang mengaku sebagai polisi, terutama melalui panggilan atau pesan daring.
Pemerintah Singapura menegaskan bahwa polisi tidak pernah meminta informasi login perbankan, kode OTP, atau transfer uang melalui aplikasi tidak resmi. Warga juga diminta tidak meminjamkan atau menyerahkan telepon genggam kepada orang asing dalam kondisi apa pun.
Kasus ini menambah daftar panjang kejahatan siber lintas negara di kawasan Asia Tenggara, sekaligus memperlihatkan kompleksitas jaringan penipuan yang memanfaatkan simbol negara dan institusi resmi untuk mengelabui korban.
