BANDUNG, Faktaindonesianews.com – Memasuki puncak musim hujan, risiko bencana di Kota Bandung semakin meningkat. Menyikapi hal ini, DPRD Kota Bandung meminta Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, H. Andri Rusmana, menegaskan bahwa mitigasi bencana adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk mengurangi risiko bencana sebelum dan sesudah terjadi. Menurutnya, diperlukan petunjuk pelaksanaan yang jelas agar penyusunan anggaran dapat dilakukan secara cermat dan tepat sasaran.
“Artinya, ini tidak akan terjadi kekurangan atau kelebihan anggaran, sehingga bisa dihitung secara tepat guna,” ujar Andri dalam talkshow yang diselenggarakan oleh Radio Sonata dan PR FM, Rabu (5/3/2025).
Selain itu, Andri menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dengan pemerintah kota dan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk komunitas dan masyarakat. Menurutnya, sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat harus terus diperkuat untuk menghadapi tantangan bencana yang kian kompleks.
“Kami selalu terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Jika ada keluhan dari warga atau komunitas terkait kondisi di lapangan, kami akan segera menindaklanjuti dengan Diskar PB serta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM),” tambahnya.
Masterplan Drainase Masih Jadi Kendala
Salah satu persoalan krusial yang menjadi perhatian DPRD adalah belum adanya masterplan sistem drainase di Kota Bandung. Andri menegaskan bahwa hingga saat ini, kota belum memiliki perencanaan menyeluruh terkait pengelolaan aliran air, mulai dari selokan kecil hingga sungai besar.
“Ini harus segera diselesaikan agar tidak terus menjadi permasalahan setiap musim hujan,” tegasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD mendukung penuh pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung) yang saat ini tinggal menunggu pengesahan.
“Mudah-mudahan pertengahan tahun ini BPBD sudah bisa beroperasi dan menjadi pusat koordinasi dalam penanggulangan bencana,” katanya.
Diskar PB: Banjir Melanda Berbagai Wilayah
Sementara itu, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Kesiapsiagaan Diskar PB Kota Bandung, Dian Rudianto, mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga 5 Maret 2025, telah terjadi 9 kejadian banjir di berbagai titik. Beberapa wilayah terdampak di antaranya Komplek Adipura, Rancasari, Andir, dan Derwati.
“Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan kolam retensi di beberapa lokasi tidak mampu menampung air,” jelasnya.
Menurut Dian, banjir yang terjadi merupakan bagian dari siklus puncak musim hujan dan termasuk dalam kategori bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, mitigasi bencana tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan harus melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait.
“Kami selalu berkoordinasi dengan relawan, komunitas, hingga BMKG untuk memastikan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi musim hujan ini,” tambahnya.
Upaya Preventif Lewat Program Mapag Hujan
Sebagai langkah pencegahan, Diskar PB bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga menggelar program Mapag Hujan, yang melibatkan pembersihan saluran air, sungai, serta penanaman pohon di hulu untuk mengurangi risiko banjir dan longsor.
“Ini bagian dari langkah preventif agar dampak bencana bisa diminimalkan,” jelas Dian.
Meski hingga kini BPBD Kota Bandung belum terbentuk, Dian menegaskan bahwa hal tersebut tidak berarti Kota Bandung tidak memiliki sistem penanggulangan bencana. Namun, ia mengakui bahwa koordinasi antarperangkat daerah masih perlu diperkuat agar lebih efektif.
“Saat ini, pengelolaan bencana masih tersebar di beberapa dinas. Jika BPBD terbentuk, fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana akan lebih maksimal,” pungkasnya.
Memasuki puncak musim hujan, risiko bencana di Kota Bandung semakin meningkat. DPRD Kota Bandung menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga untuk menghadapi tantangan ini. Selain itu, ketiadaan masterplan drainase menjadi kendala utama yang harus segera diselesaikan guna mencegah banjir yang berulang setiap tahun. Sementara itu, Diskar PB terus melakukan langkah preventif melalui program Mapag Hujan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Diharapkan, dengan segera beroperasinya BPBD Kota Bandung, penanggulangan bencana di kota ini bisa lebih maksimal dan terkoordinasi dengan baik.
