Faktaindonesianews.com – Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan ini diumumkan melalui maklumat resmi organisasi dan langsung menjadi perhatian publik, mengingat potensi perbedaan dengan penetapan pemerintah.
Pakar falak Muhammadiyah, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, menjelaskan bahwa penetapan awal Ramadan tahun ini menggunakan metode Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Metode ini kini menjadi acuan resmi Muhammadiyah dan menggantikan pendekatan sebelumnya, yaitu wujudul hilal.
Menurut Arwin, KHGT mengacu pada tiga komponen utama yang dikenal sebagai Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP). Salah satu parameter terpenting adalah posisi hilal setelah ijtimak dengan tinggi minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat, yang dapat terjadi di mana saja di permukaan bumi. Artinya, keberlakuannya bersifat global dan tidak terbatas pada satu wilayah tertentu.
Untuk awal Ramadan 1447 H, parameter tersebut telah terpenuhi di wilayah Alaska, Amerika Serikat, dengan ketinggian hilal mencapai 5 derajat lebih dan elongasi memenuhi standar yang ditentukan. Secara astronomis, konjungsi atau ijtimak terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC atau 19.01 WIB. Momentum ini menandai berakhirnya siklus bulan sebelumnya dan menjadi dasar masuknya bulan baru dalam kalender Hijriah.
Namun, kondisi berbeda terjadi di Indonesia. Saat matahari terbenam pada hari yang sama, posisi hilal masih berada di bawah ufuk sehingga belum memenuhi kriteria pemerintah yang mengacu pada standar MABIMS, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat di wilayah Indonesia. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia diperkirakan akan menetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026, meski keputusan resmi tetap menunggu sidang isbat.
Arwin menegaskan, perbedaan ini bukan persoalan akidah atau prinsip ibadah. Muhammadiyah mengedepankan konsep fikih ittihad al-mathali’ atau matlak global, yaitu ketika hilal terbukti secara definitif di satu tempat di bumi, maka hasilnya berlaku bagi seluruh umat Islam.
Di sisi lain, pemerintah tetap menggunakan pendekatan hisab imkan rukyat yang mensyaratkan verifikasi rukyat di wilayah Indonesia. Perbedaan terletak pada implementasi teknis dan cakupan geografisnya.
Dengan pendekatan KHGT, Muhammadiyah memberikan kepastian kalender jauh hari sebelumnya sehingga umat dapat merencanakan aktivitas Ramadan secara lebih terstruktur. Pada akhirnya, perbedaan awal Ramadan ini merupakan hasil dari ijtihad ilmiah dan metodologi yang sama-sama memiliki dasar kuat, sehingga sepatutnya disikapi dengan bijak demi menjaga persatuan umat.
