Bandung, Faktaindonesianews.com – Musyawarah Majelis Sunda (MMS) kembali menggelar Musyawarah Tahunan ke-II di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (22/11/2025). Forum ini menghadirkan sejumlah tokoh besar dari Jawa Barat, mulai dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, Presidium Pinisepuh MMS Burhanudin Abdullah, hingga tokoh Perkumpulan Urang Banten Irjen Pol (Purn) Taufiequrachman Ruki. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut hadir dan menyampaikan pandangan strategis dalam forum tersebut.
Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi atas gagasan dan masukan yang disusun MMS. Menurutnya, pemikiran tersebut menjadi modal intelektual penting dalam menentukan masa depan budaya, lingkungan, dan pembangunan Jawa Barat.
“Seperti soal penataan sungai. Pembenahan sungai dari Karawang, Indramayu hingga Bogor dimulai. Masukan ini memperkaya khazanah,” ujar Dedi.
Penataan Sungai dan Hutan Dianggap Mendesak
Dedi menegaskan bahwa pembenahan sungai dan kawasan hutan sudah menjadi kebutuhan mendesak jika Jawa Barat ingin mengembalikan jati diri lingkungan Sunda yang lekat dengan filosofi air dan ruang hidup.
“Saya menata air agar dapat mengalir kembali. Bangunan yang menghalangi akan dibongkar semua. Ini soal memuliakan peradaban air,” tegasnya.
Menurutnya, biaya pemulihan lingkungan jauh lebih besar dibanding keuntungan jangka pendek dari penyewaan lahan hutan dan bantaran sungai. Karena itu, ia meminta para pengelola hutan mengembalikan fungsi lahan sebagai ekosistem alami, bukan hanya sebagai kawasan produksi.
Di kesempatan yang sama, Dedi menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk tim kajian hari lahir Jawa Barat, merujuk pada penetapan sejarah Sri Baduga di Kabupaten Bogor.
“Kalau arah Sunda itu ke Siliwangi, maka harus ke sana,” katanya.
MMS Tekankan Persoalan Sunda Bersifat Sistemik
Presidium Pinisepuh MMS, Dindin S. Maolani, menegaskan bahwa persoalan Sunda hari ini tidak bisa dilihat sebagai masalah sektoral atau terpisah. Menurutnya, tantangan yang dihadapi masyarakat Sunda adalah persoalan struktural dan sistemik yang saling berkaitan.
Ia menyebutkan berbagai isu mendesak yang menjadi perhatian, mulai dari ketimpangan fiskal atas kekayaan alam, pendidikan yang tertinggal, tata ruang yang tidak adil, hingga ekonomi rakyat yang masih lemah.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kepemimpinan kolektif sebagai bagian dari proses konsolidasi identitas dan masa depan Sunda.
Manifesto Sunda Raya Diserahkan kepada Gubernur
Dalam forum tersebut, MMS menyerahkan dokumen resmi berjudul Manifesto Peradaban Sunda Raya kepada Gubernur Jawa Barat. Manifesto ini merupakan hasil rangkaian Sawala Maya I & II, dilanjutkan dengan forum musyawarah di Universitas Padjadjaran (Unpad) pada 15 November 2025.
Manifesto tersebut memuat empat agenda strategis menuju kontribusi Sunda Raya dalam Indonesia Emas 2045:
1. Penguatan Identitas dan Pemajuan Kebudayaan Sunda
Meliputi pendidikan karakter Sunda, kebijakan afirmasi bahasa dan toponimi, serta pembentukan dana abadi kebudayaan Sunda Raya.
2. Penataan Ulang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Melalui konsep keadilan fiskal, integrasi kerja sama model Benelux, serta kajian pemekaran daerah otonom untuk kawasan Sunda Raya.
3. Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
Melalui audit sistemik proyek strategis nasional, reforma agraria berbasis kearifan lokal, dan pembangunan berbasis indeks kesejahteraan Sunda.
4. Sistem Kepemimpinan Sunda Raya
Meliputi pendirian Sunda Leadership Institute, penyusunan buku putih perjuangan Sunda, serta pengakuan MMS sebagai mitra strategis negara.
