Jakarta, Faktaindonesianews.com – Memukul di Pusat Keangkuhan Ketika sebelas purnawirawan jenderal berdiri di depan Mahfud MD, itu bukan sekadar reuni kenegarian. Itu adalah alarm — bunyi keras yang memecah gema pura-pura tak bersalah dari istana kekuasaan.
Mereka datang membawa pesan yang sederhana dan memalukan bagi penguasa: Polri sedang sakit, dan yang paling berkuasa di negeri ini tampak sibuk menutup mata.
Kalau selama ini elite mengira kritik adalah hama yang bisa diasingkan, kini yang bicara adalah mereka yang pernah memegang pucuk. Kalau bukan ini tanda darurat, apa lagi?
Dari Dalam yang Mengingatkan, dari Luar yang Mengancam
Para jenderal berbicara bukan karena romantisme masa lalu, tetapi karena malu. Malu — bahwa institusi yang dulu dijaga sebagai tameng publik kini kerap dipakai sebagai pedang kekuasaan.
Saksi mata: citra Polri yang rapuh, kepercayaan publik yang terkikis, dan arogansi aparat yang kerap mencium bau uang dan kekuasaan lebih keras daripada bau keadilan.
Ini bukan sekadar silang pendapat birokratis. Ini soal kejahatan moral: ketika penegak hukum merangkap sebagai alat politik, negara menjadi panggung bagi penjahat berjas resmi.
Mahfud : Mediator atau Panggung Sandiwara?
Mahfud MD duduk di kursi yang pantas menjadi poros pengingat moral. Tapi pertemuan di kantornya bisa jadi dua hal sekaligus: momen koreksi atau panggung sandiwara. Jika hanya menjadi sesi foto dan liputan singkat, ia akan tercatat bukan sebagai penyelamat moral, melainkan sebagai dekorasi legitimasi bagi mereka yang ingin menyanjung citra kosong.
Kejelasan: bukan cukup menampung aspirasi. Harus ada tindakan nyata — audit independen, pemutakhiran mekanisme pengawasan, sanksi keras terhadap pelanggaran kekuasaan. Tanpa itu, semua kata hanyalah asap.
Siapa yang Harus Takut?
Elite politik harus sadar: suara purnawirawan itu adalah bom waktu. Mereka tahu tata cara, mereka paham logistik kekuasaan. Ketika mereka berbicara, mereka memberi titik tekanan — bukan hanya pada citra, tetapi pada jaringan kepentingan yang selama ini terlindungi.
Bukan hanya tokoh-tokoh yang memakai kekuasaan sebagai bisnis yang harus takut. Publik harus takut bila pertemuan ini diredam menjadi sekadar narasi penyelamatan institusi tanpa konsekuensi. Karena ketidakadilan yang dibiarkan, tak lain adalah undangan bagi bencana demokrasi.
Tuntutan yang Harus Dibaca Keras-Keras
1. Transparansi total atas semua penyelidikan kasus yang menyangkut institusi kepolisian.
2. Pembentukan tim independen dari akademisi, LSM, dan purnawirawan untuk audit internal Polri.
3. Sanksi nyata — bukan promosi atau rotasi manis — bagi oknum yang menyalahgunakan wewenang.
4. Pengembalian Polri kepada rakyat: prioritas pelayanan, bukan alat intimidasi elite.
Kalau tuntutan ini dianggap berlebihan, itu tanda bahwa para berkuasa telah terlalu lama hidup dalam zona nyaman korup.
Jangan Biarkan Mereka Menyiram Air di Api yang Mereka Nyalakan Pertemuan itu adalah bel berbunyi. Jika negara tak bersikap tegas, maka bel itu akan menjadi rekaman yang menertawakan kita semua di masa depan.
Para jenderal mengetuk; publik dan Mahfud harus bertindak — bukan sekadar beretorika. Karena jika yang menang hanyalah bisik pelindung kekuasaan, maka yang kalah adalah hukum, adalah keadilan, dan pada akhirnya: rakyat.
Bangkitlah dari bisu. Tuntut pertanggungjawaban. Dan ingatkan para penguasa: jika mereka kehilangan rasa malu, kita harus mengembalikannya dengan memaksa akuntabilitas./djohar
