Ciamis, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Rakor yang digelar secara virtual pada Kamis, 11 Desember 2025 itu berlangsung dari Aula Setda Kabupaten Ciamis dan dihadiri Sekretaris Daerah Andang Firman, para kepala OPD terkait, serta jajaran Forkopimda Ciamis.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026.
Ia meminta seluruh kepala daerah memastikan aspek keamanan, kelancaran arus transportasi, stabilitas harga, serta mitigasi terhadap potensi bencana hidrometeorologi berjalan optimal.
Mendagri juga menyoroti ketentuan larangan perjalanan ke luar negeri bagi pejabat dan perangkat daerah. Melalui Surat Edaran Mendagri, seluruh kepala daerah diminta menunda perjalanan luar negeri pada 15 Desember 2025 hingga 15 Januari 2026, kecuali untuk keperluan sangat esensial dan atas persetujuan Presiden. Kebijakan ini diambil untuk memastikan fokus pemerintah tertuju pada pelayanan masyarakat selama periode rawan tersebut.
Selain itu, Mendagri menegaskan peningkatan peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tiap daerah. Pemerintah daerah didorong memperkuat kecepatan respons, memastikan ketersediaan sarana pemadaman, serta mengoptimalkan pembinaan relawan kebakaran (REDKAR). Ia menekankan pentingnya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kebakaran agar masyarakat memperoleh perlindungan maksimal ketika terjadi keadaan darurat.
Menanggapi arahan tersebut, Sekda Andang Firman memastikan bahwa Pemkab Ciamis siap menindaklanjuti seluruh instruksi pusat. Ia menegaskan penguatan mitigasi bencana menjadi prioritas, termasuk optimalisasi koordinasi lintas sektor bersama Forkopimda. Selain itu, layanan publik juga disiapkan untuk tetap berjalan prima selama puncak mobilitas masyarakat pada masa Nataru.
Sekda menambahkan, Pemkab Ciamis akan memperkuat langkah preventif melalui pemantauan intensif, pengawasan wilayah rawan bencana, serta kesiapsiagaan aparat di lapangan. “Seluruh jajaran kami pastikan berada dalam kondisi siaga untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat,” ujarnya.
