Bandung, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mempercepat transformasi layanan administrasi kependudukan dengan fokus pada digitalisasi dan percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Komitmen ini ditegaskan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam Rapat Koordinasi Data Kependudukan dan Disdukcapil Awards Tahun 2025, Senin 24 November 2025.
Menurut Farhan, pelayanan adminduk bukan sekadar urusan administrasi, tetapi fondasi keadilan bagi seluruh masyarakat, tanpa memandang status sosial maupun ekonomi.
“Dasarnya adalah pelayanan publik. Mau Anda berpendapatan Rp1 miliar sebulan atau buruh harian dengan Rp50.000 per hari, KTP-nya sama,” ujar Farhan.
Ia menegaskan bahwa layanan adminduk harus mampu menghadirkan rasa keadilan dan aksesibilitas untuk semua kalangan, termasuk kelompok rentan. Salah satu contohnya adalah keberhasilan pendataan sekitar 40 penyandang disabilitas mental terlantar yang kini telah memiliki NIK dan KTP.
“Dengan punya NIK, maka dia punya KTP. Dengan KTP, dia berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah,” tambahnya.
Digitalisasi Adminduk Digenjot
Dalam kesempatan tersebut, Farhan menyoroti pentingnya percepatan Identitas Kependudukan Digital, mengingat capaian Kota Bandung masih belum mencapai target.
“Kita belum mencapai target 30 persen IKD. Ini penting karena IKD menjadi pertahanan terbaik untuk melindungi masyarakat dari kejahatan digital berbasis administrasi,” jelasnya.
Tiga Inovasi Diluncurkan
Untuk mendukung akselerasi layanan, Disdukcapil Kota Bandung memperkenalkan tiga inovasi baru, yaitu:
-
Pelana (Pelayanan Adminduk di Tempat Persalinan)
Orang tua yang melahirkan di fasilitas kesehatan dapat langsung memperoleh KK, Akta Kelahiran, dan KIA dalam satu proses. -
Kompak Kang (Kolaborasi dengan KUA)
Pasangan yang menikah di KUA bisa langsung menerima KK baru tanpa harus datang ke kecamatan atau Disdukcapil. -
Siap Pa (Integrasi Layanan dengan Pengadilan Agama)
Warga yang menjalani proses perceraian dapat memperoleh KK baru setelah putusan resmi tanpa prosedur tambahan yang berbelit.
“Tiga layanan ini menjadi inovasi kebanggaan Pemerintah Kota Bandung,” kata Farhan.
Strategi Penyebaran Layanan di Seluruh Kota
Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muchtar, menyampaikan bahwa pelayanan adminduk untuk populasi hampir 2,6 juta jiwa membutuhkan strategi komprehensif.
“Karena itu, kami menyebarkan layanan melalui kolaborasi lintas sektor: mulai dari KUA, rumah sakit, perbankan, hingga lembaga publik lain,” ujarnya.
Selain inovasi, Disdukcapil juga memberikan penghargaan kepada OPD, kecamatan, dan lembaga yang berkontribusi dalam mempercepat layanan adminduk. Penghargaan diberikan dalam delapan kategori, mulai dari perekaman KTP-el, penerbitan Akta Kelahiran, aktivasi IKD, hingga pelaporan data terbaik.
