Bandung, Faktaindonesianews.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen memperkuat integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (21/10/2025).
Farhan menegaskan bahwa meskipun capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Bandung menunjukkan hasil positif, masih banyak ruang yang perlu diperbaiki agar sistem pemerintahan lebih kuat dan bebas dari penyimpangan.
“Skor MCP kita sudah mencapai 90, tapi SPI masih berada di angka 69. Artinya, kita belum sepenuhnya sehat dalam tata kelola pemerintahan. Godaan untuk melakukan penyimpangan itu selalu ada, tetapi tanggung jawab kita adalah memastikan peluang itu tidak menjadi kenyataan,” ujar Farhan.
Ia menambahkan bahwa integritas harus menjadi budaya kerja, bukan hanya slogan. Menurutnya, ASN yang berintegritas adalah benteng utama dalam menjaga kepercayaan publik dan mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
“Dengan integritas, sistem tata kelola yang kita bangun akan lebih kuat dan dipercaya masyarakat,” tambahnya.
Evaluasi Pengawasan Internal
Sementara itu, Inspektur Kota Bandung Dharmawan menjelaskan bahwa hasil MCP dan SPI menjadi alat ukur penting untuk memperkuat sistem pengawasan internal di tubuh Pemkot Bandung.
“Dalam SPI ada tiga aspek penilaian, yakni internal, eksternal, dan expert. KPK melakukan pengukuran melalui WA Blast dan QR Code di layanan publik agar hasilnya lebih objektif,” jelasnya.
Menurut Dharmawan, dua sektor yang kini menjadi fokus pembenahan adalah pengadaan barang dan jasa serta jual beli pengaruh (trading in influence). Kedua sektor ini dianggap paling rawan terhadap potensi korupsi sehingga memerlukan pengawasan ekstra ketat.
“Kami jadikan hasil evaluasi ini sebagai bahan introspeksi agar sistem pengawasan semakin kuat, dan seluruh ASN semakin sadar pentingnya menjaga integritas,” ujarnya.
Dukungan KPK untuk Pemerintahan Bersih
Dalam kesempatan yang sama, Kasatgas Wilayah II KPK Arif Nur Cahyo memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kami melihat komitmen Pemkot Bandung sudah baik, tapi masih ada ruang yang perlu ditingkatkan. Terutama di sektor pengadaan barang dan jasa, serta area jual beli pengaruh,” kata Arif.
Arif memastikan KPK akan terus mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
“Kami berharap kerja sama antara KPK dan Pemkot Bandung terus berjalan baik, sehingga Bandung dapat menjadi contoh praktik tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujarnya.
