Bandung, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mendorong terciptanya ekosistem digital yang terintegrasi dari proses perencanaan hingga layanan publik. Upaya ini dilakukan untuk membangun birokrasi modern yang adaptif, inklusif, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat membuka Workshop Harmonisasi Strategi dan Implementasi Transformasi Pemerintahan Digital bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Hotel Hilton Bandung, Selasa 25 November 2025.
Transformasi Digital sebagai Perubahan Sistemik
Dalam sambutannya, Farhan menegaskan bahwa transformasi digital tidak dapat dipahami sebatas penerapan aplikasi atau teknologi baru. Menurutnya, digitalisasi merupakan perubahan sistemik yang menempatkan teknologi sebagai instrumen utama dalam menciptakan pelayanan publik yang berkeadilan.
“Setiap sistem harus mengikuti prinsip system dynamics yang memaksa kita menjadi learning organization. Satu hal yang pasti adalah perubahan,” kata Farhan.
Ia menekankan bahwa setiap perangkat daerah harus memahami dinamika tersebut, sehingga mampu beradaptasi dan berinovasi sesuai kebutuhan warga.
Adminduk sebagai Pintu Keadilan Sosial
Farhan mencontohkan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) sebagai sektor vital yang membutuhkan digitalisasi berbasis empati. Ia menilai, kepemilikan KTP dan KK adalah hak dasar yang tidak boleh terhambat oleh birokrasi.
“Adminduk itu adalah kunci keadilan. Orang yang penghasilannya Rp50 ribu sehari dan Rp50 juta sehari, KTP-nya sama,” ujarnya.
Menurutnya, digitalisasi harus memperkuat keadilan dan inklusivitas, bukan menciptakan hambatan baru bagi warga dengan latar belakang ekonomi berbeda.
ASN Harus Adaptif, Presisi, dan Profesional
Farhan mengingatkan jajaran aparatur sipil negara (ASN) agar memiliki kemampuan adaptasi yang kuat. ASN harus mampu bekerja sebagai birokrat yang presisi, metodis, serta memahami kapan harus bersikap generalis dan kapan harus menjadi spesialis.
“Kita ini learning organization. Pemerintahan harus metodis, bukan sporadis,” ujarnya menegaskan.
Ia menilai, kompetensi ASN sangat menentukan keberhasilan transformasi digital, termasuk dalam mempercepat pelayanan publik secara terukur dan transparan.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Keterpaduan Data
Farhan juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dan sektor eksternal. Menurutnya, transformasi digital tidak akan berjalan maksimal tanpa keterpaduan data dan koordinasi antarlembaga.
Dalam konteks pengelolaan sampah, misalnya, teknologi digital dapat menjadi alat pengawasan, pelaporan, serta dasar perumusan kebijakan berbasis data.
Ke depan, dashboard digital ditargetkan menjadi alat kontrol kinerja sekaligus platform komunikasi antar-perangkat daerah agar setiap program berjalan terkoordinasi.
“Teknologi digital lebih dari sekadar media sosial. Kita harus punya strategi, pemahaman yang sejalan, dan rencana aksi yang jelas untuk diterapkan di setiap perangkat daerah,” kata Farhan.
Perkuat Implementasi Regulasi Nasional
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Bandung, Evi Hendarin, menyampaikan bahwa workshop ini digelar untuk memperkuat kapasitas pejabat tinggi pratama dalam mempercepat transformasi digital sesuai regulasi nasional.
Kegiatan diikuti 37 peserta dan difasilitasi oleh Iring Sindo. Workshop ini merupakan tindak lanjut sejumlah regulasi strategis, seperti UU ASN hingga Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Evi berharap workshop ini melahirkan peta jalan (roadmap) implementasi SPBE yang terintegrasi, interoperabel, dan kolaboratif.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah agar transformasi digital berjalan efektif, memperkuat layanan publik, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujar Evi.
