Bandung, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan anggaran sekitar Rp49 miliar hingga Rp56 miliar untuk mendukung operasional Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya melalui skema Public Service Obligation (PSO). Namun, anggaran tersebut belum dibayarkan karena Pemkot masih menunggu kesepakatan mengenai mekanisme pembiayaan dan besaran kontribusi masing-masing pemerintah daerah.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Pemkot Bandung sebenarnya telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung operasional BRT. Namun, pemerintah memilih menahan pembayaran sampai seluruh pihak menyepakati perhitungan biaya yang akan ditagihkan.
“Kalau kita sudah menganggarkan, tapi masih ditahan. Karena ingin tahu kesepakatan bersama dulu. Hitungannya seperti apa,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (24/8/2026).
Operasional BRT Diklaim Berjalan Sejak 1 Agustus
Menurut Farhan, pengelola BRT mengategorikan layanan yang telah berjalan sejak 1 hingga 31 Agustus 2026 sebagai bagian dari operasional BRT. Layanan tersebut dijalankan melalui Metro Jabar Trans (MJT) dan jaringan feeder.
“Sejak tanggal 1 Agustus kemarin, menurut BRT itu operasional BRT sudah berjalan tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus, dalam bentuk pengoperasian Metro Jabar Trans dan feeder,” katanya.
Pemkot Bandung kini menunggu penerbitan tagihan resmi PSO yang diperkirakan keluar pada 1 hingga 5 September 2026.
Setelah tagihan diterbitkan, Pemkot Bandung akan melakukan pembahasan dan rekonsiliasi perhitungan anggaran bersama DPRD serta pemerintah daerah lain yang terlibat dalam pembiayaan layanan transportasi massal tersebut.
Farhan mengatakan, seluruh pihak memiliki waktu sekitar 10 hari untuk memastikan perhitungan biaya dapat diterima bersama.
“Kita punya waktu sekitar 10 hari ini untuk memastikan bahwa semua tagihannya nanti, rekonsiliasi angkanya, masuk akal dan diterima oleh semuanya,” ujarnya.
Enam Pemerintah Daerah Terlibat Biayai PSO BRT
Pembiayaan PSO BRT Bandung Raya akan melibatkan sejumlah pemerintah daerah. Mereka terdiri atas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang.
Masing-masing daerah akan memberikan kontribusi untuk mendukung keberlangsungan operasional transportasi publik tersebut.
Farhan menjelaskan, dana PSO digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional, mulai dari gaji pengemudi, bahan bakar, pemeliharaan kendaraan, pengadaan, hingga kebutuhan operasional lainnya.
“PSO itu operasional, subsidi macam-macam. Jadi kita masing-masing memberikan kontribusi untuk subsidi operasional. Gaji para sopir, bahan bakar, pemeliharaan, pengadaan, dan lain-lain,” tutur Farhan.
Anggaran Rp49 Miliar hingga Rp56 Miliar Belum Final
Pemkot Bandung telah menyiapkan anggaran dalam kisaran Rp49 miliar hingga Rp56 miliar. Namun, angka tersebut belum menjadi nilai final yang akan dibayarkan karena pemerintah masih menunggu tagihan resmi serta hasil rekonsiliasi bersama seluruh pihak.
“Belum. Baru di kantongan. Lumayan lah, Rp49 sampai Rp56 miliar,” katanya.
Farhan menyebut kebutuhan total PSO untuk operasional BRT diperkirakan mencapai sekitar Rp200 miliar per tahun.
Dari total kebutuhan tersebut, Kota Bandung diperkirakan menanggung kontribusi terbesar dengan porsi hampir 25 persen, mengingat cakupan dan aktivitas layanan BRT di wilayah Kota Bandung cukup besar.
“Kalau terbesar sih pasti di kita. Dari Rp200 miliar setahun itu kita kebagian sekitar hampir 25 persen sekarang,” ungkapnya.
Farhan Soroti Dampak Pembangunan BRT di Kota Bandung
Selain persoalan pembiayaan, Farhan menilai sejumlah dampak pembangunan dan pengoperasian BRT di Kota Bandung juga masih memerlukan penanganan.
Pemerintah masih menghadapi persoalan seperti pengalihan lokasi parkir, penanganan dampak terhadap pedagang kaki lima (PKL), serta berbagai persoalan lain yang muncul akibat pembangunan infrastruktur BRT.
“Karena pembangunan ini saja kan kita menimbulkan banyak masalah dan belum selesai masalahnya. Pengalihan parkir, penanganan dampak terhadap PKL dan lain-lain juga belum selesai,” katanya.
Menurut Farhan, berbagai persoalan tersebut perlu masuk dalam pembahasan bersama agar pelaksanaan BRT dapat berjalan secara optimal dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan transportasi massal tersebut tetap realistis.
