Bandung, Faktaindonesianews.com – Pusat Kebudayaan Tionghoa Indonesia di Kota Bandung diharapkan tidak hanya menjadi ruang pelestarian budaya, tetapi juga memperkuat kebhinekaan, pariwisata, serta perekonomian masyarakat di sekitarnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahkan mendorong kawasan tersebut terintegrasi dengan lingkungan dan menjadi destinasi wisata baru.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menghadiri peresmian Gedung Pusat Kebudayaan Tionghoa Indonesia sekaligus Perayaan Ulang Tahun Emas ke-50 Yayasan Dana Sosial Priangan (YDSP), Selasa (25/8/2026).
Farhan mengatakan keberadaan pusat kebudayaan yang dibangun YDSP menjadi bukti bahwa keberagaman budaya dapat tumbuh berdampingan dengan masyarakat Kota Bandung.
“Hadirnya Pusat Kebudayaan Tionghoa di Kota Bandung ini yang merupakan karya dari YDSP. Yayasan ini menunjukkan bahwa kebhinekaan dari kebudayaan di Kota Bandung ini bisa menyatu dan melebur dengan warga sekitar,” kata Farhan.
Pemkot Bandung Siapkan Infrastruktur Pendukung
Farhan mengatakan Pemkot Bandung akan memastikan kawasan di sekitar pusat kebudayaan memiliki infrastruktur pendukung yang memadai.
Menurutnya, keberadaan pusat kebudayaan harus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, bukan hanya menjadi bangunan yang berdiri sendiri.
“Ini memang perlu pemanfaatan yang sangat optimal untuk masyarakat. Kami memastikan bahwa infrastruktur pendukung yang ada di sekelilingnya bisa dijaga, dirawat dan dibangun dengan baik,” ujarnya.
Pemkot Bandung juga akan melihat kebutuhan kawasan secara bertahap agar aktivitas kebudayaan dan kunjungan masyarakat dapat berkembang tanpa mengabaikan kondisi lingkungan sekitar.
Dedi Mulyadi Minta Pusat Kebudayaan Tak Jadi Mercusuar
Sementara itu, Dedi Mulyadi menilai keberadaan Pusat Kebudayaan Tionghoa semakin memperkuat posisi Bandung sebagai kota dengan keragaman budaya.
Namun, Dedi mengingatkan agar gedung tersebut tidak hanya menjadi bangunan megah yang justru menciptakan jarak dengan masyarakat di sekitarnya.
“Gedung ini tidak boleh menjadi mercusuar yang semakin menjauhkan disparitas dengan lingkungan,” ujar Dedi.
Karena itu, ia mendorong penataan kawasan secara menyeluruh. Pusat kebudayaan harus terhubung dengan lingkungan sekitar sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi dari keberadaannya.
Dedi bahkan mengusulkan kawasan tersebut dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya baru di Kota Bandung.
Gerbang Tol hingga Permukiman Akan Ditata
Menurut Dedi, penataan kawasan dapat dimulai dari akses menuju pusat kebudayaan. Ia mencontohkan Gerbang Tol Pasir Koja yang dapat diberi ornamen bernuansa Tionghoa untuk memperkuat identitas kawasan.
Penataan juga dapat dilakukan pada trotoar dan penerangan jalan dengan penggunaan lampion. Sementara lingkungan permukiman di sekitar pusat kebudayaan perlu ditata agar lebih rapi, nyaman, dan menarik bagi wisatawan.
Dengan konsep tersebut, kunjungan masyarakat tidak hanya terpusat di dalam gedung, tetapi juga menyebar ke lingkungan sekitar.
Dedi menilai kondisi tersebut dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha.
Warga Didorong Jadi Pelaku Ekonomi
Dedi mengatakan masyarakat sekitar harus mendapatkan pembekalan agar mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari aktivitas pusat kebudayaan.
Ia mendorong adanya pelatihan kewirausahaan bagi warga, mulai dari pembuatan kuliner khas, suvenir bernuansa Tionghoa, hingga pemasaran produk.
“Caranya masyarakat sekitarnya di didik bukan minta sumbangan tapi di didik punya produktivitas,” ungkapnya.
Menurut Dedi, pendekatan tersebut lebih penting daripada sekadar memberikan bantuan. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan secara mandiri melalui aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kawasan wisata budaya.
Usulkan Pagelaran Sunda dan Tionghoa Rutin
Selain penataan fisik dan pemberdayaan ekonomi, Dedi mengusulkan penyelenggaraan pertunjukan budaya secara rutin di kawasan tersebut.
Ia membayangkan adanya pagelaran yang mempertemukan kebudayaan Sunda dan Tionghoa sehingga pusat kebudayaan dapat menjadi ruang interaksi masyarakat.
“Seminggu sekali, sebulan sekali dibikin pagelaran. Biar Pemprov yang biaya pagelarannya, enggak apa-apa, yang penting orang datang. Nanti pagelaran Sunda dengan Cina. Sunda dan Tiongkok,” katanya.
Menurut Dedi, hubungan budaya masyarakat Sunda dan Tionghoa telah berlangsung lama. Pengaruh kebudayaan Tionghoa bahkan telah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat melalui berbagai aspek, termasuk kuliner, bahasa, dan tradisi.
Karena itu, ia ingin keberadaan pusat kebudayaan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antarkebudayaan.
“Mari kita bangun peradaban ini dengan pendekatan kebudayaan,” ujarnya.
Pemprov Jabar Siapkan Penataan Mulai 2027
Dedi berharap Pusat Kebudayaan Tionghoa Indonesia dapat berkembang menjadi ruang yang mempertemukan kebudayaan, pendidikan, pariwisata, kewirausahaan, dan ekonomi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, akan berkoordinasi dengan Pemkot Bandung untuk melakukan penataan kawasan secara bertahap.
Pemprov Jabar juga akan mulai mendorong penataan yang lebih terarah pada 2027 agar pusat kebudayaan tersebut dapat terintegrasi dengan kawasan sekitarnya.
“Semoga tempat ini menjadi tempat bagi peningkatan kualitas sumber daya masyarakat Jawa Barat dan Indonesia,” tuturnya.
