Bandung, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai mempersiapkan langkah besar dalam transformasi Posyandu menjadi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dengan cakupan layanan lebih luas sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa perubahan ini mengubah peran Posyandu secara fundamental dari layanan kesehatan dasar menjadi pusat pelayanan masyarakat di enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu yang digelar di Hotel Grandia, Senin (8/12/2025).
Menurut Farhan, perubahan regulasi tersebut mewajibkan seluruh kewilayahan untuk siap menjalankan transformasi mulai Januari 2026. Posyandu tak lagi identik dengan aktivitas penimbangan bayi atau layanan kesehatan ibu dan anak, melainkan menjadi simpul pelayanan masyarakat di enam bidang: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban dan ketenteraman umum, serta pelayanan sosial.
“Posyandu bukan lagi sebatas timbang bayi. Ada perubahan mendasar yang harus disiapkan. Seluruh kewilayahan harus siap masuk ke layanan 6 SPM,” tegas Farhan.
Fokus Pendidikan dan Penguatan Layanan Kesehatan
Dalam bidang pendidikan, Farhan menegaskan bahwa PAUD berbasis masyarakat menjadi prioritas utama. Menurutnya, PAUD adalah pondasi karakter yang penting di tengah meningkatnya kerentanan emosi pada pelajar.
Pada sektor kesehatan, Farhan menyoroti tingginya kasus TBC serta masih ditemukannya stunting di Kota Bandung. Ia meminta seluruh Posyandu memastikan akses kesehatan dasar dapat dirasakan semua warga tanpa diskriminasi.
“Semua warga, apa pun latar belakang ekonominya, harus menerima layanan kesehatan dasar yang sama,” ujarnya.
Isu AMPL, Kepadatan Hunian, dan Ketertiban Umum
Pada bidang pekerjaan umum, Farhan menyoroti persoalan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL). Ia menemukan masih banyak RW yang membuang limbah langsung ke sungai serta rendahnya cakupan layanan air bersih dari PDAM.
Dalam urusan perumahan, ia mencatat banyak rumah di Bandung dihuni lebih dari empat orang. Minimnya sertifikat kepemilikan juga mempersulit pendataan maupun penyaluran bantuan rumah layak huni.
Sementara di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Farhan menilai wilayah dengan banyak kos-kosan cenderung memiliki tingkat kejahatan jalanan yang lebih tinggi. Karena itu, jejaring deteksi dini sangat penting untuk dibangun di tingkat kelurahan.
Layanan Sosial dan Penguatan Kelompok Rentan
Posyandu ke depan juga akan memperkuat layanan bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak. Farhan mendorong agar kepesertaan BPJS aktif ditingkatkan demi memperkuat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) bagi warga pra-sejahtera.
Farhan menekankan bahwa lurah dan camat memiliki kewajiban langsung dalam pembentukan kepengurusan Posyandu 6 SPM, penganggaran, pembinaan, serta pelaporan berkala. Ia meminta perencanaan anggaran dilakukan matang agar tidak menghambat layanan di tingkat kelurahan.
“Transformasi membutuhkan konsistensi. Kita harus bekerja keras bersama kader Posyandu untuk mewujudkan layanan 6 SPM secara nyata,” tuturnya.
Komitmen Pembina Posyandu dan Arah Transformasi Nasional
Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Bandung, Aryatri Benarto Farhan, menegaskan seluruh unsur pembina siap mendorong transformasi layanan. Rakor kali ini juga menguatkan konsolidasi kebijakan sejalan dengan hasil Rakornas Posyandu 2025 yang menekankan tiga agenda: percepatan transformasi Posyandu, penguatan komitmen anggaran daerah, serta peluncuran seragam resmi Posyandu Istimewa.
Aryatri menjelaskan bahwa Posyandu kini menjalankan tiga transformasi besar, yakni transformasi kelembagaan, transformasi pelayanan, dan transformasi pembinaan. Menurutnya, model Posyandu selama puluhan tahun terbukti efektif dalam bidang kesehatan, sehingga sangat memungkinkan untuk memperluas jangkauan ke bidang lainnya.
“Selama ini program kesehatan optimal karena berjalan lewat Posyandu. Dengan model yang sama, bidang lain diharapkan lebih cepat menjangkau masyarakat,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa seluruh perangkat sudah siap menyongsong implementasi layanan enam SPM mulai 2026. Transformasi ini diharapkan menjadi tonggak sejarah baru dalam pelayanan masyarakat tingkat kelurahan.
