Faktaindonesianews.com, Bandung – Pemerintah Kota Bandung memperkuat koordinasi untuk mempercepat pelaksanaan Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) sekaligus implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Program tersebut diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, terintegrasi, dan semakin dekat dengan masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, mengatakan digitalisasi Perlinsos menjadi salah satu upaya pemerintah memastikan masyarakat dapat terhubung dengan berbagai layanan serta program perlindungan sosial.
Sementara itu, implementasi IKD merupakan bagian dari transformasi administrasi kependudukan agar masyarakat dapat menggunakan identitas kependudukan secara lebih mudah ketika mengakses berbagai layanan.
“Digitalisasi Perlinsos dan implementasi IKD merupakan bagian dari upaya untuk menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, terintegrasi, dan dekat dengan masyarakat,” ujar Iskandar saat membuka Rapat Koordinasi Sosialisasi Digitalisasi Perlindungan Sosial dan Implementasi IKD secara daring dari Bandung Command Center (BCC), Selasa (29/9/2026).
Perlinsos Sasar 870.832 Kepala Keluarga
Iskandar menegaskan, pelaksanaan program tersebut bukan hanya menjadi tugas Dinas Sosial (Dinsos) maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Menurutnya, digitalisasi Perlinsos merupakan agenda bersama Pemkot Bandung yang membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur kewilayahan.
Sasaran program mencakup seluruh populasi kepala keluarga (KK) di Kota Bandung. Dari total 870.832 KK, Pemkot Bandung menargetkan 435.416 KK atau 50 persen dapat terdaftar melalui Perlinsos.
“Target ini tidak mengenal desil kesejahteraan. Artinya, kita ingin manfaat kegiatan Perlinsos dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Bandung,” kata Iskandar.
Pelaksanaan program tersebut dijadwalkan berlangsung pada September hingga Desember 2026. Dengan waktu yang tersedia dan jumlah sasaran yang cukup besar, Pemkot Bandung menilai diperlukan pembagian tugas yang jelas serta pemantauan capaian secara berkala.
Asisten Diminta Perkuat Koordinasi Wilayah
Dalam pelaksanaan di lapangan, para Asisten Sekretariat Daerah Kota Bandung memiliki peran sebagai koordinator wilayah.
Iskandar meminta para Asisten memastikan koordinasi antara OPD dan unsur kewilayahan berjalan efektif. Mereka juga diminta memantau perkembangan pendataan sekaligus membantu menyelesaikan hambatan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Sementara Dinsos dan Disdukcapil bertugas memberikan dukungan teknis, pendampingan, koordinasi, serta membantu menyelesaikan kendala yang muncul selama program berjalan.
“Dinsos dan Disdukcapil bukan bekerja sendiri. Keduanya menjadi bagian dari sistem kerja Pemerintah Kota Bandung yang didukung oleh seluruh OPD dan kewilayahan,” tuturnya.
LO OPD Diminta Aktif Gerakkan Dukungan
Peran penting juga diberikan kepada kepala OPD yang bertugas sebagai Liaison Officer (LO).
LO tidak hanya bertindak sebagai penghubung antar pihak. Mereka juga diminta menggerakkan jajaran di masing-masing OPD, memobilisasi sumber daya, membantu menggerakkan agen, serta berkoordinasi dengan koordinator lapangan atau korlap di wilayah.
“Setiap OPD harus punya kontribusi nyata terhadap target capaian Perlinsos Kota Bandung,” tegas Iskandar.
Dengan pola tersebut, target pendataan tidak dibebankan kepada satu organisasi saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat pemerintahan yang terlibat.
Camat dan Lurah Jadi Pengendali di Lapangan
Pada tingkat kewilayahan, camat dan lurah ditugaskan sebagai koordinator lapangan. Mereka diminta mengendalikan pelaksanaan Perlinsos di wilayah masing-masing sekaligus memetakan seluruh potensi yang dapat mendukung pencapaian target.
Potensi tersebut antara lain RT, RW, kader, relawan, sumber kesejahteraan sosial dan unsur masyarakat lainnya.
Korlap juga bertugas memastikan para agen memahami sasaran serta tugasnya. Hasil pelaksanaan di lapangan kemudian perlu dilaporkan secara berkala agar perkembangan capaian dapat dipantau.
Agen Jadi Ujung Tombak Pendataan
Iskandar menyebut agen Perlinsos sebagai ujung tombak dalam menjangkau masyarakat.
Agen diharapkan membantu memberikan informasi, mendampingi masyarakat dalam proses yang diperlukan, sekaligus memastikan warga yang menjadi sasaran memperoleh layanan.
Dalam pelaksanaannya, rasio yang digunakan sekitar satu agen untuk mendata 170 KK.
Karena itu, mobilisasi agen menjadi salah satu faktor penting untuk mengejar target 435.416 KK hingga akhir periode pelaksanaan.
Target Perlinsos Bandung Merupakan Target Bersama
Iskandar kembali menekankan bahwa target 435.416 KK merupakan target bersama Pemerintah Kota Bandung, bukan target yang hanya menjadi tanggung jawab satu OPD.
Ia meminta tidak ada sekat antara OPD, kecamatan, kelurahan maupun agen. Setiap unsur memiliki fungsi masing-masing dan harus bergerak dalam satu sistem koordinasi.
“Jangan ada sekat antara OPD, kecamatan, kelurahan maupun agen. LO menggerakkan OPD, korlap menggerakkan wilayah, agen menjangkau masyarakat, dan seluruhnya bergerak dalam satu koordinasi,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pihak melihat target tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar beban administratif.
“Mari kita manfaatkan waktu sampai Desember ini dengan sebaik-baiknya. Perkuat koordinasi, perbanyak mobilisasi agen, pantau capaian, dan segera selesaikan setiap kendala yang muncul di lapangan,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkot Bandung berharap terbentuk langkah kerja yang lebih konkret serta koordinasi yang semakin kuat. Digitalisasi Perlinsos dan implementasi IKD diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih terintegrasi, mudah, dan dekat dengan warga.
